JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, forum perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menuai sorotan tajam.
Langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal motif, proses pengambilan keputusan, dan konsistensinya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Pemerintah menyatakan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai bagian dari komitmen mendorong perdamaian di Gaza.
"Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Prabowo usai menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Duduk Berdampingan dengan Trump, Presiden Prabowo Teken Piagam Dewan Perdamaian Gaza
Namun, di kalangan praktisi dan pengamat hubungan internasional, keputusan itu justru memantik perdebatan baru, apakah ini murni pilihan strategis demi kemanusiaan, atau respons terhadap tekanan geopolitik dan ekonomi dari Washington?
Dewan Perdamaian dipromosikan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian konflik global, dengan fokus awal pada Gaza. Meski demikian, desain kelembagaannya sejak awal menuai kontroversi.
Trump menyatakan akan memimpin forum tersebut dalam jangka panjang, bahkan menyebutkan kewenangan pengambilan keputusan kunci—termasuk hak veto—berada di tangannya.
Konsepsi ini membuat sebagian kalangan menilai Board of Peace berpotensi menjadi tandingan Dewan Keamanan PBB sekaligus melemahkan prinsip multilateralisme.
Dalam konteks itulah kritik muncul. Praktisi hubungan internasional dari Synergi Policies, Dinna Prapto Raharja, mempertanyakan dasar keputusan Indonesia bergabung.
Baca Juga: Trump Batal Undang Kanada Bergabung dalam Dewan Perdamaian, Biaya Keanggotaan Disebut Penyebabnya
"Kalau menurut saya, ada satu pertanyaan fundamental yang muncul di kepala saya. Ini sebenarnya motifnya untuk perdamaian atau karena kita takut ditekan oleh Presiden Trump atau justru Trump sudah melakukan tekanan terhadap Indonesia yang demikian besar secara ekonomi atau karena urusan tarif, sehingga kita mengambil keputusan dengan begitu tergesa-gesa ya?" kata Dinna dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (23/1/2026).
Dia menilai proses pengambilan keputusan tergesa-gesa dan minim transparansi.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Indonesia Board of Peace
- Dewan Perdamaian
- Prabowo Subianto
- politik luar negeri bebas aktif
- Donald Trump
- Indonesia masuk Board of Peace
