Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) tengah menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (RSKKK) Bidang Perawatan dan Perkembangan Anak. Standar ini akan menjadi acuan nasional untuk pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier pengasuh anak di Indonesia.
“Penyusunan standar kompetensi ini merupakan langkah penting dan progresif. Tidak hanya sebagai pedoman teknis pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengakuan profesi pengasuh anak sebagai pekerjaan yang bernilai, profesional, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I Kemen PPPA, Eni Widiyanti, saat Pertemuan Validasi Draft 1 Standar Kompetensi Kerja Perawatan dan Perkembangan Anak di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Eni menjelaskan pengasuh anak di layanan terlembaga saat ini berada di ruang abu-abu kebijakan. Mereka tidak dikategorikan sebagai pendidik, tenaga kesehatan, maupun pekerja sosial, sehingga belum ada standar kualifikasi seragam, jalur sertifikasi jelas, dan pengakuan profesional memadai.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengasuh, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, keselamatan anak, serta kesesuaian pengasuhan dengan tahapan perkembangan anak,” jelas Eni.
Dari perspektif kesetaraan gender, isu ini krusial karena sektor pengasuhan masih didominasi perempuan. Pengakuan profesi pengasuh anak menjadi langkah struktural untuk mendorong keadilan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, serta Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan. Layanan pengasuhan anak menjadi prioritas strategis pertama, sementara pengakuan profesi pengasuh anak menjadi prioritas strategis keenam.
“Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan anak, tetapi juga dalam kerangka besar pemenuhan hak anak, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi perawatan di Indonesia,” tutur Eni.
RSKKK Bidang Perawatan dan Perkembangan Anak disusun dengan pendekatan caring science, meliputi tiga area utama: perawatan anak (pediatric care), dukungan tumbuh kembang anak (child development support), serta perawatan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas perkembangan (special needs and developmental disability care).
Senior Programme Officer ILO, Lusiani Julia, berharap Indonesia menjadi model bagi negara lain dalam pengembangan ekonomi perawatan, termasuk profesi pengasuhan anak.
“Ke depan, kami berharap Indonesia tetap menjadi contoh bagi negara-negara lain. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia sering diminta untuk berbagi pengalaman dan praktik baik terkait isu ekonomi perawatan. Ini tentu membanggakan bagi kami, karena capaian ini bukan hasil kerja ILO semata, melainkan kerja nyata para pemangku kepentingan di Indonesia,” ujar Lusiani.
Lusiani menekankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan penguatan ekonomi perawatan.
“Ekonomi perawatan bukan kerja satu pihak. Semangatnya adalah kerja bersama. Selain meningkatkan kualitas tenaga kerja, ekonomi perawatan juga berperan penting mendorong partisipasi kerja perempuan. Namun yang perlu dipahami, ketika perempuan bekerja dan didukung oleh sistem pengasuhan yang baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan,” pungkas Lusiani.
Editor: Redaksi TVRINews
