jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti kesiapan penyelenggaraan haji di daerah, khususnya wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan mitigasi khusus bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah terdampak bencana.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Perkuat Tata Kelola Proses Pengadaan Internal Barang dan Jasa Terkait Layanan Haji
“Banyak jamaah di wilayah bencana yang kehilangan rumah, keluarga, dan harta benda. Ke depan harus ada mitigasi khusus agar mereka bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, kesiapan Kemenhaj di daerah banyak sekali kurangnya sosialisasi apalagi di wilayah bencana seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar.
BACA JUGA: PB HMI Anggap Kemenhaj Main-Main Dalam Mengurus Haji
"Alhamdulillah untuk tahun ini berdasarkan data Kemenhaj kuota haji kita bisa terserap 100 persen. Tapi kita tahu bencana ini pulihnya cukup lama, bagaimana nanti ke depan tahun berikutnya untuk mitigasi pelaksanaan bagi jamaah yang ada di wilayah bencana,” tutur Azis.
Selain mitigasi khusus di wilayah bencana, Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga meminta perbaikan menyeluruh pada aspek teknis penyelenggaraan haji, mulai dari layanan konsumsi, transportasi, hingga kesehatan.
BACA JUGA: Libur Nataru 2025/2026, Pelni Layani 542.339 Penumpang
Dia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh kembali terulang.
“Saya juga minta adanya mitigasi lainnya dalam hal penyelenggaraan seperti makanan, transportasi, kesehatan, dan lainnya. Ini harus diperbaiki semua. Masalah-masalah yang ada dalam penyelenggaran haji di tahun sebelumnya tidak boleh lagi terjadi di tahun ini,” seru Azis.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur–Kota Bogor) ini juga menyoroti sejumlah masalah krusial di penyelenggaraan haji tahun lalu seperti ketidaksinkronan data Nusuk antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, kasus terpisahnya jamaah suami-istri atau pendamping, hingga kendala pelayanan kesehatan akibat lemahnya koordinasi lintas negara.
“Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi jika komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dilakukan secara intensif sejak awal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi,” ucap Azis.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
