Jakarta, CNBC Indonesia - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta memberikan pernyataan menohok terkait situasi keamanan di negaranya pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (22/1/2026), Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi secara blak-blakan membongkar adanya "tangan asing" yang dituding sengaja menciptakan kekacauan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui skenario kerusuhan berdarah.
Boroujerdi menjelaskan bahwa protes yang bermula di Grand Bazaar Tehran pada akhir Desember 2025 awalnya merupakan aksi damai pelaku usaha terkait tekanan ekonomi dan fluktuasi mata uang. Pihak Kedubes menegaskan bahwa Iran menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Namun, aksi tersebut segera "dibajak" oleh pihak tertentu yang bertujuan menciptakan instabilitas nasional demi agenda penggantian kekuasaan.
Ketegangan meningkat secara signifikan pada pekan pertama Januari 2026. Kedubes mengungkapkan fakta bahwa pada tahap awal, aparat kepolisian Iran diterjunkan tanpa membawa senjata api di lapangan. Hal ini justru menyebabkan jumlah korban jiwa tertinggi pada periode tersebut berasal dari pihak keamanan yang diserang oleh perusuh bersenjata.
Kedubes menekankan bahwa aparat telah menggunakan kesabaran meski menghadapi provokasi kekerasan yang sistematis.
Lebih lanjut, pihak Iran secara spesifik mengungkit keterlibatan badan intelijen asing dalam mengarahkan kerusuhan tersebut.
Berdasarkan hasil penyadapan komunikasi, Kedubes Iran mengeklaim adanya instruksi langsung dari Mossad dan CIA kepada sel-sel di dalam negeri untuk melakukan penyerangan. Jika serangan terhadap aparat gagal, instruksi tersebut memerintahkan untuk menyasar masyarakat sipil guna menciptakan jumlah korban jiwa sebagai alat propaganda internasional.
"Strategi mereka adalah menciptakan korban jiwa semaksimal mungkin agar Iran dapat dituduh sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ini menjadi alasan yang dianggap sah bagi pihak luar untuk melakukan penyerangan terhadap negara kami," tegas Boroujerdi.
Terkait data statistik, Kedubes memaparkan data forensik yang mencatat 3.117 jiwa menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 2.427 orang dianggap sebagai mati syahid, yang terdiri dari aparat keamanan dan warga sipil tidak berdosa.
Kedubes membantah keras narasi bahwa aparat melakukan tindakan brutal, dan justru menuding kelompok teroris terlatih yang melakukan aksi keji seperti pembakaran fasilitas umum hingga pembunuhan warga.
Langkah tegas diambil pemerintah Iran dengan membatasi akses internet sejak 10 Januari 2026. Kedubes mengeklaim kebijakan ini efektif memutus kontak antara aktor teroris di luar negeri dengan sel-sel perusuh di dalam negeri.
Hasilnya, kedamaian mulai pulih dan puncaknya pada 12 Januari, jutaan masyarakat Iran dilaporkan turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada kedaulatan negara dan menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing.
Di sisi lain, situasi di Iran ini memicu reaksi keras dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump secara resmi mengecam tindakan pemerintah Iran yang dinilai melakukan aksi represif terhadap para demonstran sipil.
AS menuding Teheran menggunakan kekuatan mematikan untuk membungkam aspirasi rakyat dan menuntut agar akses informasi serta hak asasi manusia di negara tersebut segera dipulihkan sepenuhnya.
Senada dengan AS, para pemimpin Uni Eropa juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Iran. Eropa mendesak adanya penyelidikan independen terhadap jatuhnya ribuan korban jiwa dan mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan jika tindakan keras terhadap pendemo terus berlanjut.
Mereka menegaskan bahwa hak untuk berunjuk rasa secara damai adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dibalas dengan persenjataan militer.
(luc/luc)
