Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta. Pertemuan ini membahas langkah strategis percepatan pembangunan sektor perumahan dan pengentasan kawasan kumuh di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan bahwa penataan perumahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga aspek ekonomi masyarakat secara luas.
Menteri PKP memastikan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah akan menjangkau seluruh wilayah di Papua Barat Daya tanpa terkecuali.
"Kita mempersiapkan dengan komprehensif satu program bagaimana ada kawasan kumuh tidak menjadi kawasan kumuh dengan cara mencari tempat yang memenuhi kriteria itu. Saya tambahkan juga yang kedua program BSPS, Bantuan Stimulan Untuk Perumahan Swadaya, ya bedah rumahlah supaya bisa saling menunjang ya. Dan semua kebupatan di tempat Bapak dapat," ujar Maruarar kepada awak media, Jumat 23 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Negara. "Jadi tahun ini atas arahan Presiden Prabowo, semua kebupatan di seluruh Indonesia dapat program itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga nanti disitu ada kur perumahan. Kita akan sosialisasi disana," lanjutnya.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menjadi sejarah baru di Indonesia. Program ini melibatkan sinergi antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri PKP.
"Kur perumahan itu program Presiden Prabowo unggulan. Pertama kali Indonesia ada kur perumahan. Aturannya tiga menteri itu, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perumahan," jelas Maruarar.
Ia merinci bahwa dari sisi penyedia (supply), pemerintah menyasar para pelaku UMKM sektor konstruksi dengan skema subsidi bunga yang sangat kompetitif.
"Isinya adalah bagaimana UMKM, yaitu modalnya maksimal 10 miliar, omsetnya 50 miliar, buat kontraktor, developer, tokobangunan disubsidi bunganya 5 persen. Contoh biasa pinjam ke bank misalnya 11 persen, dengan program ini 5 persen. Tujuannya apa? Supaya bisa melahirkan kelas menengah-menengah baru, dan bisa membuat cost of fundnya menjadi rendah, dan juga bisa membuat pengusaha-pengusaha UMKM di daerah maju," tegasnya.
Bagi masyarakat yang membutuhkan hunian, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang ringan untuk menjauhkan rakyat dari jeratan rentenir.
"Kemudian dari segi demand adalah kita siapkan dengan maksimal 500 juta, bunganya 6 persen, 0,5 persen. Dan contohnya kita menemukan banyak rakyat kita yang masih terjerat sama rentenir. Sehingga Pak Prabowo membuat program unggulan dengan hanya bunga 0,5 persen per bulan. Untuk 100 juta tanpa jaminan ya, pakailah program ini," tutur Menteri PKP.
Selain itu, kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin diperkuat dengan kebijakan pembebasan biaya administrasi.
"Jadi kita juga tahu disitu kebutuhan atas rumah bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilam rendah, itu sangat tinggi. Pak Prabowo sudah membuat gratis BPHTB gratis, PBG gratis. Beliau ini pernah jadi Bupati 2 periode, jadi paham betul Bupati Asmat. Jadi kita buat program yang komprehensif," tambahnya.
Menutup penjelasannya, Maruarar Sirait menegaskan bahwa model penataan perumahan akan mengadopsi integrasi lintas sektor seperti yang tengah dipersiapkan sebagai percontohan di Jakarta.
"Jadi semua komponen baik masyarakat, perbankan, dunia usaha kita libatkan, komprehensif. Sehingga kita mulai bukan hanya renovasi rumahnya, tetapi juga memperbaiki kehidupan ekonominya," pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
