Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza, sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menanggapi berbagai pertanyaan publik dan internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Menlu menjelaskan bahwa BoP kini telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza, dan secara lebih luas di wilayah Palestina. Namun, ia menekankan bahwa mandat tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap PBB.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini perlu kita dukung, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dan perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, sejak awal selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri.
Menurut Menlu, kehadiran Indonesia dalam BoP justru bertujuan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh badan tersebut tetap selaras dengan hukum internasional, prinsip multilateralisme, serta mandat PBB.
“Indonesia berpandangan bahwa peran PBB tetap sentral dalam menjaga perdamaian dunia. Board of Peace ini hadir sebagai upaya tambahan untuk memastikan stabilisasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terutama di Gaza,” jelasnya.
Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dan pertemuan intensif antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Palestina.
Rangkaian pertemuan tersebut kemudian mencapai titik penting dalam pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan Piagam BoP. Dalam forum tersebut, sejumlah negara sepakat bahwa diperlukan mekanisme tambahan untuk mengawal proses perdamaian dan pemulihan pascakonflik di Gaza.
“Penandatanganan Piagam BoP merupakan hasil dari proses panjang dialog dan konsultasi, bukan keputusan sepihak,” kata Menlu.
Menlu Sugiono menyampaikan bahwa meskipun pembentukan Board of Peace berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum memutuskan Indonesia untuk bergabung.
Keputusan tersebut, menurut Menlu, juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York, sebuah kelompok negara yang aktif mendorong solusi damai bagi konflik Palestina.
Dari proses konsultasi tersebut, sejumlah negara akhirnya sepakat untuk bergabung dalam Board of Peace, di antaranya Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Kami memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia, kepentingan Palestina, serta prinsip-prinsip hukum internasional tetap menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Menlu menegaskan bahwa salah satu tujuan utama Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah untuk memastikan arah kerja badan tersebut tetap berpijak pada perjuangan kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).
“Kami ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” tegas Sugiono.
Ia menilai bahwa keberadaan negara-negara dengan latar belakang politik dan geografis yang beragam dalam BoP justru dapat menjadi kekuatan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi kepentingan sepihak.
Menurut Menlu, pembentukan Board of Peace merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan komunitas internasional, khususnya dalam konteks Gaza yang selama bertahun-tahun berada dalam kondisi konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan.
BoP diharapkan mampu berperan dalam mengawasi proses stabilisasi, membantu koordinasi bantuan kemanusiaan, serta mendukung upaya rehabilitasi infrastruktur dan kehidupan sosial masyarakat Gaza.
Namun demikian, Menlu kembali menekankan bahwa seluruh upaya tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Board of Peace sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Dalam sambutan peresmian BoP, Trump menekankan bahwa badan tersebut dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong perdamaian global.
“Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini. Kalian adalah orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ketika kalian menggunakan kejeniusan dan inspirasi itu untuk perdamaian, dunia akan melihat hasilnya,” ujar Trump.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada diplomasi multilateral, menjunjung tinggi peran PBB, serta memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui jalur damai.
Ia berharap kehadiran Indonesia dapat menjadi jembatan dialog, menjaga keseimbangan kepentingan, dan memastikan bahwa inisiatif internasional apa pun tetap berpihak pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
