Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump yang dinilai meremehkan pasukan NATO yang bertugas di Afghanistan.
Starmer mengatakan, komentar Trump dalam wawancara dengan penyiar AS Fox News—yang menyebut sekutu NATO hanya berada sedikit menjauh dari garis depan di Afghanistan adalah penghinaan.
“Jika saya salah bicara seperti itu atau mengucapkan kata-kata tersebut, saya pasti akan meminta maaf," kata Starmer dilansir Al Jazeera, Sabtu (24/1).
Komentar Trump muncul setelah ia menarik ancaman untuk mengenakan tarif terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang tuntutannya agar AS mengambil alih Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark.
Berbicara di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis, Trump mengatakan bahwa ia tidak yakin NATO akan hadir untuk mendukung AS jika dan ketika diminta. Ia menambahkan, “Kami tidak pernah membutuhkan mereka, kami tidak pernah benar-benar meminta apa pun dari mereka.”
Menanggapi hal tersebut, Starmer juga memberikan penghormatan kepada 457 personel Inggris yang tewas setelah bergabung dalam invasi Afghanistan yang dipimpin AS pada 2001, menyusul serangan 11 September di Amerika Serikat.
Lebih dari 150.000 personel angkatan bersenjata Inggris bertugas di Afghanistan, menjadikan negara itu sebagai kontributor terbesar kedua dalam koalisi pimpinan AS yang bertujuan menghancurkan al-Qaeda dan kelompok bersenjata Taliban yang melindunginya.
Bersama pasukan AS dan Inggris, turut serta pula tentara dari puluhan negara, termasuk dari NATO, yang klausul keamanan kolektifnya—Pasal 5—dipicu untuk pertama kalinya setelah serangan di New York dan Washington.
Lebih dari 150 tentara Kanada tewas di Afghanistan, bersama 90 personel militer Prancis serta puluhan dari Jerman, Italia, dan negara lainnya.
Denmark, yang masih berada di bawah tekanan dari Trump terkait Greenland, kehilangan 44 tentaranya.
AS dilaporkan kehilangan lebih dari 2.400 tentaranya.
Sedikitnya 46.319 warga sipil Afghanistan meninggal dunia sebagai akibat langsung dari invasi 2001, menurut perkiraan tahun 2021 oleh proyek Costs of War Universitas Brown.
Angka tersebut tidak mencakup kematian tidak langsung yang disebabkan oleh penyakit atau kurangnya akses terhadap pangan, air, dan infrastruktur.
