JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, Jumat (23/1/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dalam pemeriksaan tersebut Dito dicecar terkait asal-usul pemberian tambahan 20 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia
"Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait dengan asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia," kata Budi dalam keterangannya, Jumat.
Baca Juga: Eks Menpora Dito Ariotedjo Mengaku Ditanya KPK soal Pemilik Maktour Travel atau Mertuanya
Ia menuturkan keterangan Dito dibutuhkan mengingat yang bersangutan ikut menemani rombongan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam lawatan ke Arab Saudi.
Diketahui, tambahan kuota haji tersebut didapat usai Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS) pada 2023 lalu.
"Karena memang kami melihat pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke arab saudi bersama rombongan pemerintah Indonesia," kata Budi, seperti dilaporkan Jurnalis KompasTV, Bongga Wangga.
Dalam kesempatan berbeda, Dito Ariotedjo menyampaikan dirinya diperiksa penyidik KPK mengenai kunjungan kerja ke Arab Saudi.
"Secara garis besar memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi, waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi," ucap Dito usai diperiksa KPK
Ia menjelaskan kunjungan kerja saat itu berkaitan dengan forum dunia dan pertemuan bilateral.
"Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan Arab Saudi ingin kerja sama, jadi waktu itu ada tanda tangan MoU juga. Ini MoU-nya tadi saya bawa," katanya sambil menunjukkan MoU tersebut.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- kpk
- Dito Ariotedjo
- eks menpora
- Dito Ariotedjo diperiksa kpk
- kasus kuota haji
- korupsi kuota haji
