FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah disemprot Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dia menjelaskan konteks peristiwanya.
Hal tersebut, menanggapi pemberitaan yang beredar, dengan narasi “disemprot Komisi VII DPR RI” kala menghadiri Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
“Tidak benar, Mas. Ini yang harus saya luruskan. Jadi kami rapat diundang oleh DPR sebagai mitra Komisi VII. Tidak ada soal saya menolak rapat,” kata Widi dikutip dari unggahannya di Instagram, Sabtu (24/1/2026).
Dia mengaku hari itu telah mengosongkan waktunya. Namun bagian itu dalam media tak dijelaskan.
“Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam’. Tapi, ini tidak dikutip oleh media,” terangnya.
“Tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Widi mengatakan pembahasan hari itu memang sangat banyak. Pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan
“Pimpinan menjelaskan, bahwa tugas menteri dan anggota DPR adalah rapat, menurut beliau. Kalau nggak mau rapat, jangan jadi menteri atau anggota DPR, apa yang disampaikan bapak ketua bukan hanya kepada saya saja, tapi seluruh peserta raoat pada hari itu,” jelasnya.
“Jadi kenapa beritanya seolah-olah saya yang kena semprot? Ini agak lucu ya,” sambungnya.
Dia menegaskan, pihaknya dan Komisi VII merupakan mitra. Hubungannya baik.
“Sekali lagi, kami dan Komisi VII adalah mitra yang saling menghormati. Hubungan kami baik-baik saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Diketahui, suasana Rapat Kerja Komisi VII DPR memanas setelah Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay mencecar Menpar Widiyanti Putri Wardhana. Dengan nada ketus Saleh meminta Widiyanti sebaiknya berhenti menjadi menteri jika enggan rapat.
Mulanya, kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempertanyakan faedah sederet penghargaan yang diraih Kemenpar terhadap rakyat Indonesia secara langsung.
“Pertanyaan saya, apa manfaat penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? itu pertanyaannya,” kata Saleh.
Dia memberi contoh, penghragaan yang diberikan New York Times. Sebuah media terkemuka di dunia yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
“Misalnya saya lihat di sini, New Yowk Times. Pengharaan apa ini New York Times ini. Itu kan media kalau nggak salah,” ujar Saleh.
Saleh mengatakan, secara pribadi penghargaan itu bagus untuk Menpar dan Kemenpar. Karena seolah menunjukkan bukti kerja.
“Kalau untuk pribadinya ibu menteri, bagus dong. Dapat penghargaan. Kalau untuk Kementerian Pariwisata bagus, sebagai bagian dari menunjukkan kerja Tapi rakyatnya dapat apa?” ucapnya.
Sementara itu, dalam dokumen yang diterima Komisi VII, ada 154 penghargaan yang diraih Kemenpar. Dia ingin dijelaskan satu per satu.
“Dan ini ada 154, saya ingin disebutkan satu per satu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.
“Makanya saya bilang per lembar bos. Tida. Jawabannya tidak bisa tertulis, kemarin sudah disepakati, di rapat internal tidak boleh tertulis sekarang,” tambahnya.
Dia mengaku tak masalah jika rapat seminggu hanya untuk menjelaskan hal tersebut. Di titik itulah dia menegaskan, jika Menpar tak bisa rapat , tak usah jadi menteri.
“Nggak papa. Seminggu juga nggak papa. Kita kan kerjanya emang rapat. Ibu menteri kalau nggak mau rapat jangan jadi menteri juga. Kita juga, anggota DPR kalau nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR dong. Bener nggak? pungkasnya. (Arya/Fajar)
