FAJAR, MAKASSAR – Aksi masyarakat dalam dua hari terakhir di daerah Luwu Raya, yang menuntut pemekaran wilayah masih terus berlangsung.
Selain menutup akses jalan poros di Wajo-Palopo, ribuan warga juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan pemekaran provinsi Luwu Raya, lepas dari Sulsel.
Anggota DPRD Sulsel dapil XI (Luwu Raya), Fadriati AS dan Marjono mengatakan bahwa aspirasi masyarakat sudah yang menuntut pemekaran provinsi Luwu Raya sudah tidak terbendung.
“Kita dalam posisi mengawal aspirasi masyarakat. Ini memang akumulasi tuntutan warga yang sejak puluhan tahun sudah disuarakan,” kata Fadriati, Sabtu (24/1/26).
Politikus Partai Demokrat Sulsel ini menyampaikan sejauh ini akses warga memang terbatas, terkait pelayanan dengan jauhnya wilayah administrasi ke ibukota Sulsel.
“Kemarin Adinda lihat, 10 ribu massa turun ke jalan. Memang semua sudah bulat untuk pemekaran. Sisa mengawal Walmas (kabupaten baru) dan penuhi syarat administrasi lainnya,” katanya.
Diakui sampai malam tadi, akses jalan poros ke Palopo belum sepenuhnya lancar. Bahkan akses menuju Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi (Walmas) masih macet total.
“Kalau ke Palopo sudah bisa dilalui. Warga bisa buka akses dua sampai tiga jam. Menuju Walmas yang masih lumpuh total. Kota minta warga tetap berkoordinasi dengan pengamanan untuk aksi ini,” katanya.
Dia juga menyebut warga yang berdemo sekaitan tuntutan warga tidak ada kaitannya dengan video gubernur Sulsel Andi Sidirman Sulaiman yang “menantang” warga Luwu Raya, keluar dari Indonesia.
Dia menyebut aspirasi ini jauh sudah disuarakan sebelum kembali viralnya video gubernur tersebut di medsos.
Hal sama disampaikan anggota DPRD Sulsel lainnya, Marjono. Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan pihaknya siap mengawal aspirasi masyarakat.
Meski begitu dia berharap aksi yang dilakukan saat ini tidak terjadi hal yang menghambat atau merugikan perekonomian masyarakat sekitar. (nur)
