Tentang Kemiskinan Relatif

Diskursus mengenai kemiskinan terkadang terjebak pada satu pertanyaan dasar: Apakah seseorang telah berkecukupan secara materi? Pendekatan ini penting, tetapi boleh jadi tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan sumber penderitaan dan kebahagiaan dalam masyarakat modern.

Di banyak konteks, terutama di negara yang telah atau sedang bertumbuh, persoalan utama bukan lagi kemiskinan absolut, melainkan kemiskinan relatif—posisi seseorang dalam struktur sosial dan ekonomi dibandingkan dengan lingkungannya.

Pengalaman lintas negara menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh ekosistem sosial yang mengelilinginya. Di banyak kota kecil dan wilayah non-metropolitan Indonesia, individu yang secara statistik tergolong “berpenghasilan rendah” sering kali tetap menjalani kehidupan yang stabil.

Mereka memiliki akses tempat tinggal—baik melalui kepemilikan sederhana maupun melalui keluarga besar—pendidikan dasar dan menengah tersedia dengan biaya terjangkau, mobilitas dipenuhi melalui sepeda motor, dan kehidupan sosial yang aktif.

Dalam lingkungan seperti ini, status sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan, melainkan oleh relasi sosial, partisipasi komunitas, dan keberfungsian dalam jaringan keluarga.

Kondisi tersebut kontras dengan masyarakat yang lebih individualistis di mana hampir seluruh aspek kehidupan dimediasi oleh pasar. Sebagai contoh di Amerika Serikat, tekanan hidup kelompok berupah rendah tidak terutama bersumber dari kemiskinan absolut, tetapi dari struktur sosial-ekonomi yang mempersonalisasi risiko.

Secara nominal, pendapatan kelompok ini relatif tinggi dibandingkan negara berkembang, tetapi daya belinya tertekan oleh biaya hidup yang mahal—terutama perumahan dan kesehatan—yang menyerap porsi besar pendapatan dan sebagian besar dimediasi oleh mekanisme pasar.

Akses terhadap layanan dasar sangat bergantung pada kemampuan finansial dan status pekerjaan, sehingga ketidakpastian ekonomi mudah berubah menjadi rasa tidak aman yang kronis.

Kondisi ini diperberat oleh tendensi individualistis dan ketidakinginan untuk bergantung kepada keluarga besar sebagai asumsi sosial, berbeda dengan banyak masyarakat negara berkembang di mana risiko sering dibagi dalam jaringan keluarga dan komunitas.

Ketika kegagalan ekonomi ditanggung secara individual dan keberhasilan dimaknai sebagai tanggung jawab moral pribadi, tekanan hidup menjadi bersifat psikologis dan struktural, meskipun kebutuhan material dasar sering kali terpenuhi. Dalam konteks ini, penderitaan terutama lahir dari kemiskinan relatif dan rapuhnya penyangga sosial, bukan dari ketiadaan barang atau layanan secara absolut.

Model negara kesejahteraan di Eropa Utara menawarkan pendekatan yang berbeda. Negara menyediakan jaring pengaman sosial yang luas, mengurangi ketidakpastian individu, dan menekan dampak kemiskinan relatif melalui redistribusi dan layanan publik berkualitas.

Namun, model ini tumbuh dalam konteks institusi yang sangat mapan, birokrasi yang efisien, dan norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak serta kepercayaan publik. Dengan kata lain, keberhasilan negara (kesejahteraan negara) bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga soal kapasitas negara dan budaya institusional.

Indonesia mengalami kondisi yang cukup berbeda dari contoh di atas. Di satu sisi, negara ini belum sepenuhnya mampu menyediakan jaring pengaman sosial ala Skandinavia. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk keluarga besar, komunitas lokal, dan norma saling menopang.

Modal sosial ini secara efektif menurunkan ambang penderitaan, khususnya di wilayah non-perkotaan. Karena itu, tingkat ketidakpuasan hidup tidak selalu sejalan dengan indikator ekonomi formal.

Masalah muncul ketika urbanisasi dan modernisasi bergerak lebih cepat daripada adaptasi sosial. Kota-kota besar menciptakan ruang perbandingan yang intens: standar hidup kelas menengah keatas menjadi referensi harian, sementara biaya hidup meningkat dan relasi sosial melemah.

Di sinilah kemiskinan relatif berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan. Seseorang bisa bekerja penuh waktu, memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada kerabatnya di daerah, tetapi hidup dengan insecurities yang lebih besar. Dalam konteks ini, penderitaan bukan disebabkan oleh ketiadaan barang, melainkan oleh rapuhnya struktur penopang kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini juga menjelaskan mengapa persepsi kemiskinan sering kali lebih tajam di kota-kota besar, meskipun kebutuhan dasar bisa saja terpenuhi. Ketika standar sosial tinggi dan jarak standar kehidupan antarkelompok terlihat jelas, ketimpangan menjadi pengalaman sehari-hari.

Sebaliknya, dalam masyarakat dengan ekspektasi yang lebih seragam dan dukungan sosial yang kuat—seperti di kota-kota kecil/pedesaan—perbedaan pendapatan tidak selalu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan karena toh secara sosial setiap orang relatif setara, atau minimal eksistensi masing-masing individu diakui dan tidak dimarjinalkan.

Atau setidaknya, individu yang relatif kurang kuat secara ekonomi tetap akan dianggap bagian dari keluarga besarnya yang juga tinggal di dekat situ di mana tentunya ada saja anggota keluarganya yang secara ekonomi relatif kuat, sehingga rasa hormat sosial pun menular pada individu yang bersangkutan.

Bandingkan hal ini dengan seorang pekerja dengan upah kecil di ibu kota. Kemungkinan besar yang bersangkutan akan merasa termajinalkan karena ketiadaan rekognisi masyarakat setempat terhadap keluarga besarnya, atau setidaknya statusnya sebagai “orang lama desa ini”—berbeda dengan saat dia tinggal di kota kecil atau pedesaan.

Ke depan, tantangan ini akan semakin relevan secara global. Peningkatan produktivitas dan otomatisasi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, sementara populasi tetap membutuhkan peran sosial, perasaan terkait makna, dan stabilitas.

Dalam konteks ini, sebagian kebijakan publik—mulai dari pekerjaan sektor publik, pendidikan lanjutan, hingga program sosial—berfungsi bukan hanya sebagai alat ekonomi, melainkan juga sebagai mekanisme integrasi sosial. Mereka membantu menjaga kohesi dalam masyarakat yang secara material semakin mampu, tetapi secara psikologis berpotensi rapuh.

Karena itu, perdebatan tentang kemiskinan dan kesejahteraan perlu bergeser dari fokus sempit pada angka pendapatan menuju pemahaman yang lebih luas tentang kualitas hidup. Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang meningkatkan rata-rata pendapatan, melainkan juga yang menjaga agar perubahan sosial tidak menciptakan penderitaan baru melalui perbandingan yang tidak terkelola.

Dalam dunia di mana kebutuhan dasar semakin mudah dipenuhi, keadilan sosial semakin ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan negara mengelola kemiskinan relatif—bukan dengan menyamakan segalanya, melainkan dengan memastikan bahwa kehidupan tetap terasa aman, bermartabat, dan layak dijalani.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, solusi kebijakan sebaiknya tidak berhenti pada peningkatan pendapatan atau perluasan jaring pengaman, tetapi pada upaya social engineering yang dapat menurunkan tendensi untuk membanding-bandingkan antarwarga negara.

Spanyol dapat digunakan sebagai acuan karena menggabungkan perlindungan dasar yang memadai dengan budaya ruang publik yang inklusif dan non-judgemental, sehingga orang dapat bergaul, hadir, dan merasa “cukup” tanpa harus terus membuktikan status ekonomi.

Artikel ini memilih Spanyol karena tingkat bunuh diri di sana relatif rendah—meskipun masih lebih tinggi dari Indonesia—sementara PDB per kapitanya tinggi. Tingkat bunuh diri bukan sebagai ukuran moral, melainkan sebagai indikator ekstrem dari tekanan hidup yang kerap luput dari PDB per kapita atau rasio Gini.

Dalam hal ini, Jepang, Korea Selatan, dan negara Nordik seperti Swedia menunjukkan bahwa kemakmuran dan kapasitas negara yang tinggi tidak otomatis membuat hidup terasa nyaman dan membahagiakan karena tingkat bunuh diri di negara-negara tersebut relatif tinggi.

Kontras tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan juga bergantung pada ekspektasi sosial dan kualitas relasi sehari-hari. Indonesia sudah punya modal bawaan di sini, dengan masyarakatnya yang rata-rata humanis dan mengutamakan keluarga, dibandingkan prestise profesional maupun upaya berlebihan dalam mengejar kekayaan.

Artinya, negara perlu secara sadar menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan kesehatan sosial—melalui kota yang hidup, pekerjaan publik yang bermakna, jam kerja yang manusiawi, dan legitimasi sosial untuk hidup sederhana—agar kesejahteraan tidak hanya aman secara material, tetapi juga ramah secara psikologis.