Pulau Bali kembali menjadi buah bibir dunia pada 2026. TripAdvisor menobatkan Bali sebagai World’s Best Destination berdasarkan jutaan ulasan wisatawan global. Penghargaan ini menegaskan kuatnya citra Bali dalam persaingan destinasi internasional.
Bali bahkan mengungguli kota wisata besar seperti Paris, London, dan Tokyo. Bagi Indonesia, capaian ini menegaskan pariwisata sebagai sektor strategis nasional.
Namun, di balik sorotan prestasi, muncul persoalan lokal yang jarang dibicarakan terbuka. Isu lingkungan dan sosial ikut menguat seiring lonjakan wisatawan. Prestasi global tidak berdiri sendiri. Ia selalu membawa konsekuensi jangka panjang yang perlu dibaca kritis.
Sejak pandemi mereda, arus wisatawan ke Bali melonjak tajam. Badan Pusat Statistik mencatat 5,2 juta wisatawan asing berkunjung ke Bali sepanjang 2024. Angka ini mendorong ekonomi lokal bergerak cepat.
Hotel, restoran, transportasi, dan hiburan tumbuh agresif. Namun, pertumbuhan pesat sering mengabaikan daya dukung lingkungan. Kawasan Kuta, Ubud, dan Canggu mulai menunjukkan gejala overtourism.
UNWTO dalam laporan 2018 menyebut overtourism sebagai ancaman serius destinasi populer dunia. Bali kini mengalami tekanan serupa. Kemacetan, tumpukan sampah, dan krisis air bersih semakin terasa harian.
Masalah mendasar Bali terletak pada ketimpangan antara promosi dan pengelolaan. Citra wisata dikembangkan jauh lebih cepat dibanding kebijakan lingkungan. Richard Butler melalui konsep Tourism Area Life Cycle menjelaskan risiko ini sejak 1980.
Butler menegaskan destinasi tanpa pengendalian akan mengalami penurunan kualitas bertahap. Bali kini berada pada fase stagnasi ekologis menurut kerangka tersebut. Alih fungsi lahan pertanian terus meningkat.
WALHI Bali mencatat lebih dari 1.000 hektar sawah hilang sepanjang 2023. Kehilangan ini melemahkan ketahanan pangan lokal. Sistem subak yang diakui UNESCO pun terancam keberlanjutannya.
Akar persoalan lainnya berasal dari orientasi ekonomi jangka pendek. Investasi pariwisata sering menempatkan keuntungan di atas keberlanjutan. David Harvey dalam The New Imperialism (2005) menyebutnya akumulasi melalui perampasan.
Lahan dan sumber air dieksploitasi demi kepentingan industri wisata. Hotel dan vila menyedot air tanah berlebihan. Penelitian Michael Cole tahun 2012 menunjukkan pariwisata berkontribusi besar pada krisis air Bali.
Masyarakat lokal mengalami penurunan akses air bersih. Ketimpangan sosial melebar. Wisatawan menikmati kenyamanan, sementara warga menanggung beban ekologis.
Secara teori, pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan multidimensi. UNEP dan UNWTO pada 2005 mendefinisikannya mencakup lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
Bali belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut. Keunggulan destinasi masih diukur lewat kepuasan wisatawan. Indikator kesejahteraan ekologis sering terpinggirkan. John Urry dalam The Tourist Gaze tahun 2002 mengingatkan bahaya melihat destinasi sekadar komoditas visual.
Bali kerap diposisikan sebagai latar foto. Nilai lokal tersisih oleh selera global. Paradigma pariwisata seperti ini perlu dikoreksi serius.
Destinasi unggulan sejatinya melampaui popularitas digital dan penghargaan daring. Ia harus mencerminkan kualitas hidup masyarakat setempat. Amartya Sen dalam Development as Freedom tahun 1999 menekankan pembangunan sebagai perluasan kebebasan manusia.
Pariwisata idealnya memperluas kebebasan sosial ekonomi warga lokal. Di Bali, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Pertumbuhan ekonomi belum merata. Banyak pekerja pariwisata menerima upah rendah dan tidak stabil.
Ketergantungan ekonomi pada pariwisata meningkat. Ketahanan sosial masyarakat pun menjadi rapuh. Prestasi global perlu dimaknai ulang secara kritis.
Menghadapi situasi ini, solusi tidak bisa biasa saja. Pendekatan inovatif dan kreatif menjadi keharusan. Pembatasan wisatawan berbasis daya dukung lingkungan menjadi langkah pertama.
Kebijakan serupa diterapkan di Bhutan dan Venesia. Penelitian Peeters tahun 2018 menunjukkan pembatasan mampu menekan tekanan ekologis.
Bali dapat menerapkan kuota kunjungan kawasan sensitif. Teknologi digital memudahkan pengaturan arus wisata. Sistem reservasi terpadu dapat diterapkan bertahap. Wisata menjadi lebih berkualitas. Lingkungan mendapat ruang pemulihan. Pengalaman wisatawan tetap terjaga.
Langkah kedua adalah diversifikasi pariwisata berbasis komunitas lokal. Community Based Tourism memberi posisi tawar bagi masyarakat. Tosun (2006) dalam risetnya menegaskan partisipasi warga sebagai kunci keberlanjutan.
Desa wisata perlu diberdayakan secara nyata. Keuntungan ekonomi harus kembali ke warga desa. Contoh sukses terlihat di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta.
Bali memiliki kekuatan desa adat yang besar. Nilai budaya dapat dirawat bersama ekonomi. Wisatawan memperoleh pengalaman lebih otentik. Tekanan kawasan padat pun berkurang.
Langkah ketiga menyangkut pengelolaan sampah dan energi. KLHK mencatat Bali menghasilkan 4.281 ton sampah per hari pada 2023. Pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Solusi kreatif harus segera diterapkan. Teknologi waste to energy bisa menjadi pilihan. Korea Selatan berhasil mengurangi beban sampah melalui kebijakan serupa.
Edukasi wisatawan juga penting. Prinsip responsible tourism perlu ditegakkan konsisten. Hotel dan restoran wajib memenuhi standar hijau. Pemerintah dapat memberi insentif bagi pelaku ramah lingkungan.
Langkah keempat adalah reformasi kebijakan tata ruang pariwisata. Moratorium pembangunan hotel perlu evaluasi ketat dan transparan. Edward Soja dalam konsep keadilan spasial menekankan hak warga atas ruang hidup.
Ruang publik harus dilindungi. Alih fungsi lahan perlu dikendalikan serius. Proses perizinan wajib transparan. Data tata ruang harus mudah diakses publik.
Partisipasi warga lokal harus dijamin. Keputusan pembangunan menjadi lebih adil. Potensi konflik sosial dapat diminimalkan sejak awal.
Prestasi Bali sebagai destinasi terbaik dunia tetap memiliki makna penting. Penghargaan TripAdvisor mencerminkan persepsi positif wisatawan global.
Namun, persepsi sering berbeda dari realitas lokal. Analisis kritis membantu membuka sisi tersembunyi. Keberlanjutan harus menjadi indikator utama keberhasilan. Tanpa perubahan kebijakan, prestasi bersifat sementara.
Butler sejak 1980 telah memperingatkan risiko penurunan destinasi. Bali kini berada di persimpangan penting. Pilihan kebijakan hari ini menentukan masa depan. Pariwisata harus menyejahterakan semua pihak.
Bali adalah simbol kebanggaan sekaligus peringatan. Prestasi global perlu diiringi tanggung jawab ekologis. Pariwisata berkelanjutan bukan slogan kosong.
Ia membutuhkan keberanian politik dan inovasi nyata. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama. Data dan ilmu harus menjadi dasar kebijakan publik.
Bali memiliki peluang menjadi contoh global baru. Bukan hanya destinasi populer dunia. Melainkan destinasi adil dan berkelanjutan. Prestasi sejati lahir dari keseimbangan jangka panjang.
