JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau akrab disapa Noe Letto, menilai posisi tenaga ahli (TA) dalam pemerintahan memiliki keunggulan dibandingkan masuk pemerintahan lewat jalur partai politik.
Hal itu disampaikan Noe dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube Sabrang MDP Official. Menurut Noe, seseorang yang masuk ke pemerintahan melalui partai politik cenderung terikat pada kepentingan partai.
Sementara itu, posisi tenaga ahli justru memungkinkan seseorang bekerja dengan orientasi yang lebih objektif.
“Kenapa posisi TA tepat? Itu jauh lebih enak daripada posisi masuk lewat partai. Karena kamu nanti patuh sama partai. Kalau posisi TA patuh sama siapa? Posisi TA patuh pada kenyataan, patuh pada objective reality, patuh kepada setianya kepada negara. Very, very simple," kata Noe dikutip pada Sabtu (24/1/2026).
Baca juga: Singgung Kasus Pandji, Noe Letto Sebut Humas Pemerintah Kerap Emosional
Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip unggahan dalam akun YouTube Noe Letto tersebut.
Noe kemudian menyinggung persoalan yang menurutnya krusial bagi masa depan Indonesia, yakni bagaimana menjaga ketahanan negara sekaligus mewujudkan kemakmuran rakyat dalam jangka panjang.
"Tujuan saya satu, bagaimana membuat Indonesia bisa bertahan selama mungkin, makmur rakyatnya. Kita maju bersama, makmur bersama," ujar dia.
Meski mengakui visi tersebut bersifat ideal, Noe menilai hal itu penting sebagai arah bersama.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tantangan pertahanan nonmiliter, khususnya yang berkaitan dengan cognitive war.
Baca juga: Noe Letto: Lihat Setahun Saja, Kalau Tidak Berguna, Saya Resign dari DPN RI
Menurut Noe, salah satu ancaman terbesar saat ini adalah pengulangan kesalahan sejarah berupa politik adu domba atau divide et impera.
“Kita dipecah belah. Jadi kalau sekarang yang dipecah belah adalah rakyat dan pejabat," tutur Noe.
Ia menilai, saat ini tidak ada titik temu yang memadai antara pemerintah dan masyarakat.
Di satu sisi, masyarakat menyampaikan keluhan yang kerap tidak dijawab secara langsung oleh pemerintah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga sering dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat karena minimnya penjelasan.
“Yang terjadi adalah saling curiga, saling curiga, saling curiga terus sampai pada posisi prejudis. Siapapun yang masuk ke pemerintah pokoknya buruk. Siapapun yang di masyarakat ikut kritis menurut pemerintah, wah itu bikin kisruh saja itu," katanya.
Baca juga: Noe Letto Buka Suara: Tetap Garang atau Melunak Setelah Masuk Lingkaran DPN?
Akibat kondisi tersebut, Noe menilai Indonesia kehilangan banyak hal penting, terutama data dan kohesi sebagai sebuah bangsa.
Namun, Noe menegaskan bahwa solusi dari persoalan tersebut bukan dengan menekan masyarakat maupun membubarkan pemerintahan.
“Nah, kita perlu solusi ini bukan menekan masyarakat, bukan membubarkan pemerintah juga. Tanpa pemerintahan kita yo susah jadi negara. Gimana?" ungkapnya.
Adapun Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Madya DPN Republik Indonesia (RI). Bukan hanya Noe, pada momen itu, Sjafrie sebagai Ketua Harian DPN ini juga melantik 11 tenaga ahli lainnya, pada Kamis (15/1/2026).
“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kepada Kompas.com, Minggu (18/1/2026).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
