Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia membantah laporan media yang menyebut Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi atas tiga desa di wilayah Nunukan yang berada dekat perbatasan Sabah-Kalimantan.
Pemerintah Negeri Jiran tersebut menegaskan informasi perihal penyerahan lahan tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Adapun, terdapat laporan baru-baru ini mengklaim bahwa tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, sekarang telah pindah ke Malaysia, tetapi perselisihan perbatasan di daerah Pulau Sebatik masih belum terselesaikan, sementara Indonesia dilaporkan memperoleh area tambahan sebesar 5.207 hektar dari Malaysia.
- Top! Kontrak Baru WIKA Tembus Rp6,19 T Hingga September 2025
- Tarakan Gempa Walau Kalimantan Bebas Megathrust, Ini Alasannya
- Di Hadapan Prabowo-David Lammy, Raksasa Bisnis Inggris-RI Sepakati Ini
Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia dilakukan tanpa mengacu pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung dan rugi.
Kurup mengatakan bahwa negosiasi mengenai penandaan dan pengukuran area masalah batas yang luar biasa dilakukan secara harmonis antara kedua negara, sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian batas yang ada.
Menurutnya, penyelesaian pengukuran batas darat disegel melalui nota kesepahaman antara Malaysia dan Indonesia pada 18 Februari 2025, setelah lebih dari 45 tahun negosiasi teknis yang komprehensif dan transparan.
"Keinginan Malaysia dan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan darat untuk sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara) disepakati selama kunjungan kenegaraan mantan presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023, yang juga melibatkan partisipasi aktif perwakilan pemerintah Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia," katanya dalam sebuah pernyataan dilansir The Edge, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Arthur menambahkan bahwa pengukuran ilmiah dilakukan berdasarkan perjanjian sebelumnya untuk memastikan garis batas yang jelas, melibatkan keahlian Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan lembaga keamanan.
Dia mengatakan bahwa setiap inci penyesuaian dibuat berdasarkan hukum internasional - khususnya Konvensi Batas 1891, Perjanjian Batas 1928 - di samping koordinat geospasial yang tepat, daripada berdasarkan konsesi politik.
"Penentuan akhir perbatasan akan memperkuat posisi hukum negara di tingkat internasional dan menutup celah apa pun untuk klaim teritorial yang lebih besar di masa depan," katanya.
Adapun, keputusan untuk menyelesaikan perbatasan dipandang sebagai langkah strategis oleh Malaysia untuk memastikan kedaulatan negara itu sepenuhnya diakui oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional, sambil memprioritaskan kepentingan jangka panjang daripada mempertahankan wilayah yang disengketakan yang tidak memiliki dasar hukum.
Selain itu, kedua negara terus mengadopsi pendekatan diplomatik melalui negosiasi yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan apa pun di area OBP, yang didasarkan pada semangat niat baik dan persahabatan, sehingga memastikan keharmonisan dan menghindari konflik apa pun di lapangan.
(haa/haa)
