Menlu Tegaskan Dewan Perdamaian Tak Gantikan PBB, Fokus Kawal Konflik Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Kroasia Gordan Grlic-Radman di Gedung Pancasila Kemlu RI, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Sumber: ANTARA/Nabil Ihsan)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kehadiran Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, badan tersebut dibentuk khusus untuk mengawal upaya penyelesaian konflik di Gaza.

Penegasan itu disampaikan Sugiono di tengah polemik internasional terkait pembentukan Dewan Perdamaian.

Sejumlah pihak menilai badan tersebut berpotensi menjadi pesaing PBB, terutama setelah nama awal “Dewan Perdamaian Gaza” diubah menjadi “Dewan Perdamaian”, yang memunculkan spekulasi bahwa mandatnya tidak hanya terbatas pada Gaza, tetapi juga wilayah konflik lain.

Baca Juga: Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Prinsip Politik Bebas Aktif Dipertanyakan

“Dan karena ada pertanyaan, saya juga harus jawab, apakah ini akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB,” kata Sugiono, Jumat (23/1/2026), seperti dilaporkan jurnalis KompasTV.

Ia menjelaskan, Dewan Perdamaian lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. 

Upaya tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari pendekatan tambahan untuk mendorong penyelesaian konflik, bukan menggantikan mekanisme multilateral yang telah ada di bawah PBB.

Sugiono juga menyebut Indonesia telah melakukan diskusi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. 

Komunikasi itu dilakukan untuk menyamakan persepsi serta memastikan keberadaan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan prinsip multilateralisme dan tidak menegasikan peran PBB.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV