KPK mengaku mendapatkan bukti kuat asal-usul tambahan kuota haji setelah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kata KPK, kesaksian dari Dito semakin membuat terang diskresi Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota haji melenceng.
"Ini menguatkan bahwa diskresi pembagian kuota yang dilakukan oleh Kemenag melenceng dari semangat awal dalam pembahasan bilateral antara pemerintah Indonesia-pemerintah Arab Saudi tersebut," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan Sabtu (24/1/2026).
Penambahan kuota haji itu terjadi setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Widodo) bertemu dengan pemerintah Arab Saudi pada 2022. Dito menjadi salah satu pejabat yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Budi mengatakan Dito menjelaskan asal-usul penambahan 20 ribu kuota haji yang diterima Indonesia. Kuota itu diperuntukkan buat memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia.
Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Pangkal persoalan dimulai saat kuota tambahan itu dibagi rata, yaitu 10 ribu untuk haji regular dan 10 ribu untuk haji khusus.
KPK menyebutkan kebijakan era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat.
Budi menjelaskan, tambahan 20 ribu kuota haji yang diperoleh Indonesia idealnya bisa memangkas waktu tunggu jemaah haji reguler hingga 40 tahun. Lewat pemeriksaan kepada Dito, penyidik menggali alur tambahan kuota haji itu didapat Indonesia hingga dieksekusi oleh Kementerian Agama.
"Dalam pemeriksaan kemarin, Pak Dito sudah clear menjelaskan asal-usul dari penambahan kuota haji yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler di Indonesia," ujarnya.
Akibatnya, kata Budi, bukan hanya negara yang merugi, tapi juga para calon jemaah yang tertunda keberangkatannya. Padahal, katanya, usia calon jemaah semakin menua jika harus menunggu lebih lama lagi.
"Akibat diskresi itu, kita melihat, tidak hanya kerugian negara saja yang ditimbulkan, tapi juga kerugian sosial, yang berimbas pada ribuan calon jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun tertunda keberangkatannya," ujarnya.
"Padahal ada aspek kesehatan dan usia calon jamaah yang semakin menua jika harus menunggu lebih lama lagi," imbuhnya.
Diketahui, Dito telah diperiksa selama tiga jam oleh penyidik KPK kemarin. Dito menjelaskan, dalam penyidikan, KPK mencecar perihal kunjungan kerjanya ke Arab Saudi bareng Jokowi pada 2022. Dito mengatakan kunjungan itu membahas sejumlah topik, mulai investasi hingga IKN.
Dalam kunjungan ke Saudi, Dito bersama Jokowi juga bertemu dengan Muhammad bin Salman (MBS) selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Menurut Dito, pertemuan itu tidak membahas spesifik mengenai permintaan penambahan kuota haji dari pemerintah Indonesia.
Dito juga ditanya alasan tidak adanya Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kunjungan kerja di Arab Saudi. Dito mengatakan pertemuan di Arab Saudi tidak membahas satu topik tentang haji saja.
Kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 saat ini telah naik penyidikan di KPK. Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini.
Lihat juga Video: PBNU Ogah Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Haji Eks Menag Yaqut
(whn/dhn)
