Bangun tidur Minggu pagi ini, saya membaca postingan media-media Amerika di time line saya.
Amerika Serikat sedang memasuki fase politik yang terasa semakin tegang. Pemicunya terjadi lagi, penembakan mati Alex Pretti, perawat ICU berusia 37 tahun, dalam operasi penegakan imigrasi di Minneapolis pada 24 Januari kemarin.
Video yang beredar luas dan telah diverifikasi sejumlah media besar memperlihatkan Pretti memegang telepon genggam, bukan senjata, saat dikeroyok dan ditembak oleh agen federal. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Border Patrol salam pernyataan resminya bilang, tindakan itu sebagai pembelaan diri. Tapi keluarga korban, saksi di lokasi, serta analisis visual dari media arus utama membantah klaim tersebut.
Respon atas peristiwa itu bisa ditebak. Gubernur Minnesota mengerahkan National Guard, sementara jaksa negara bagian menuntut penyelidikan independen. Ini terjadi hanya dua pekan setelah kematian Renee Good dalam operasi serupa. Sekadar tahu, negara bagian ini pada 2024 bukan pemilih Trump. Sejak beberapa dekade, Republik jadi pecundang dalam pemilu presiden. Tim Walz gubernurnya sekarang, adalah calon wapres yang digandeng Kamala Harris dalam pilres lalu dan kalah.
Dua peristiwa beruntun di Minnesota ini mengubah suasana. Isu penegakan tidak lagi sekadar soal imigrasi, tapi mulai dibaca publik sebagai soal batas penggunaan kekuasaan negara.
Dampaknya cepat terasa di Washington. Di Kongres, pimpinan Demokrat di Senat menyatakan akan menahan paket pendanaan untuk DHS dan Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Anggaran itu sebenarnya sudah lolos di DPR, 64,4 miliar dolar untuk DHS, dengan sekitar 10 miliar dolar untuk ICE. Dengan tenggat 30 Januari untuk mencegah penutupan sebagian pemerintahan, perdebatan ini menjadi lebih dari sekadar soal angka.
Ini akan berubah menjadi pertarungan simbolik: apakah negara akan terus mengucurkan dana besar kepada aparat yang sekarang sedang disorot publik karena penggunaan kekuatan mematikan. Risiko government shutdown kembali terbuka. Dan berdasarkan sejarah, politik Amerika tidak ramah pada presiden yang terjebak dalam kebuntuan anggaran.
Pada saat yang sama, opini publik terhadap Presiden Donald Trump tidak dalam kondisi aman. Hampir semua agregator polling nasional sepanjang Desember 2025 sampai Januari 2026 menempatkan approval rate Trump di kisaran 39% hingga 44%. Masyarakat Amerika terbiasa menggunakan ukuran itu untuk melihat dukungan atas suatu kebijakan.
Dengan tingkat ketidaksetujuan konsisten berada di atas 52 persen, masyarakat Amerika sekarang sedang terbelah. Potong semangka.
Net approval berada di wilayah negatif dua digit. Reuters/Ipsos bahkan berulang kali mencatat approval di sekitar 39% sampai 41%. YouGov/Economist menempatkan Trump di kisaran yang sama, dengan mayoritas responden mengatakan negara terasa “out of control.” Wall Street Journal mencatat angka sedikit lebih tinggi, sekitar 45%, tetapi tetap menunjukkan mayoritas publik tidak puas. Jika ditarik sebagai satu garis besar, gambarnya jelas: Trump memimpin dengan dukungan minoritas. Kalau kita browsing sejarah politik Amerika Serikat, kondisi itu bisa menjadi prasyarat ideal untuk terjadinya umpan balik negatif (backlash) di pemilu paruh waktu, 3 November 2026 mendatang.
Di situ, pemilu paruh waktu akan memilih 435 anggota dewan di DPR AS, 35 dari 100 kursi Senat, dan pemilihan gubernur di 39 negara bagian serta pemimpin wilayah lokal lainnya.
Dengan basis dukungan seperti itu, pemerintahan Trump sedang berjalan di atas banyak titik rawan.
Yang paling dekat adalah tenggat anggaran dan potensi shutdown. Pertarungan soal dana DHS dan ICE akan mengikat isu fiskal dengan isu kekerasan aparat, memperluas lingkar pemilih yang merasa resah. Sepertinya debat bukan lagi sekadar soal imigrasi, tapi soal apakah negara dinilai melampaui batas kewenangannya.
Setelah itu, pidato State of the Union pada akhir Februari akan menjadi momen nasional. Dalam kondisi approval di bawah 45%, pidato kenegaraan sering kali justru mempertegas jarak antara klaim Gedung Putih dan realitas yang dirasakan pemilih, terutama soal inflasi dan biaya hidup, yang menurut polling tetap jadi sumber utama ketidakpuasan publik AS
Di musim semi nanti, Mahkamah Agung juga akan memutus sejumlah perkara sensitif terkait kewenangan eksekutif, termasuk soal kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan penggunaan aparat federal di negara bagian. Kalau keputusannya menguatkan kewenangan presiden, akan berpotensi memicu mobilisasi protes. Kalau putusannya membatasi, justru bisa memperkeras konflik antara Gedung Putih dan lembaga peradilan.
Di luar kalender resmi, ada faktor yang sulit diprediksi tapi paling menentukan: insiden lapangan berikutnya dalam operasi ICE. Operasi besar di Minnesota, yang dilaporkan telah menahan ribuan orang dan memicu kematian warga, membuat setiap video, salah tangkap, atau bentrokan akan berpotensi menjadi pemantik nasional.
Bahkan di kalangan Partai Republik sendiri mulai terdengar kegelisahan terhadap taktik yang dianggap terlalu agresif. Ini menandai pergeseran penting: imigrasi, yang sebelumnya menjadi aset politik Trump, mulai berubah menjadi liabilitas di mata pemilih moderat dan independen.
Musim semi juga akan diwarnai pemilu khusus dan hasil awal pemilihan pendahuluan. Dalam banyak siklus, kemenangan oposisi di distrik-distrik pinggiran kota menjadi sinyal awal terbentuknya gelombang midterm. Kalau Demokrat kembali unggul di wilayah swing, narasi media dan elite politik akan cepat bergerak ke arah “wave conditions.” Dalam politik Amerika, perubahan narasi elite sering kali mendahului perubahan hasil pemilu secara lebih luas.
Di atas semua itu, ada faktor ekonomi yang terus menjadi penentu. Musim semi biasanya menjadi periode ketika rumah tangga keluarga AS mereview kondisi keuangan mereka. Jika inflasi, harga pangan, energi, dan biaya perumahan tidak menunjukkan perbaikan yang terasa, tekanan terhadap Gedung Putih biasanya bakal meningkat. Dalam situasi seperti ini, isu-isu keras seperti imigrasi dan kebijakan luar negeri malah cenderung kehilangan daya sebagai distraksi politik.
Rangkaian faktor ini, saya pikir bisa membuat pemerintahan Trump secara politik, rapuh. Penembakan Alex Pretti bukan sekadar insiden keamanan. Sudah berubah, dari penegakan hukum ke perdebatan tentang batas kekuasaan negara. Dengan approval yang rendah, ancaman kebuntuan anggaran, putusan pengadilan yang sensitif, dan risiko eskalasi lapangan, satu peristiwa saja kini cukup untuk memicu efek berantai.
Dalam kalender politik AS menuju pemilu paruh waktu 2026, ini adalah lanskap yang subur buat terjadinya umpan balik negatif (backlash) elektoral bernuansa “hukuman” buat Donald Trump.
Eddy Prastyo | Editor in Chief Suara Surabaya Media | Alumni US International Visitor Leadership Program 2023
