Pemilu Myanmar Masuk Babak Akhir: Partai Pro-Militer Unggul

Myanmar membuka putaran ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum yang berlangsung selama sebulan pada Minggu (25/1). Pemilu yang dijalankan di bawah pemerintahan junta militer ini diperkirakan akan dimenangkan telak oleh partai pro-militer--di tengah kritik bahwa proses tersebut hanya akan memperpanjang cengkeraman militer atas kekuasaan.

Pemungutan suara digelar di puluhan daerah pemilihan sejak pukul 06.00 waktu setempat, kurang dari sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021.

Menurut laporan AFP, Militer Myanmar menyatakan pemilu ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi masih ditahan, sementara partainya yang populer, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah dibubarkan, membuat para pegiat demokrasi menilai pemilu ini berat sebelah.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing, yang tidak menutup kemungkinan menjadi presiden setelah pemilu, terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan pakaian sipil.

“Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Saya juga bagian dari rakyat dan mendukung ini,” ujarnya kepada wartawan.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang didominasi pensiunan perwira militer, telah memenangkan lebih dari 85 persen kursi DPR dan sekitar dua pertiga kursi majelis tinggi pada dua tahap pemilu sebelumnya. Konstitusi rancangan militer juga secara otomatis memberikan seperempat kursi parlemen kepada angkatan bersenjata.

Pakar HAM PBB Tom Andrews menilai pemilu ini telah direkayasa untuk memastikan kemenangan besar bagi sekutu militer. Ia memperingatkan bahwa negara-negara yang mengakui hasil pemilu berisiko ikut melegitimasi kekuasaan junta, demikian seperti dikutip AFP.

Meski demikian, sebagian warga tetap menggunakan hak pilih. Seorang guru di Mandalay, Zaw Ko Ko Myint, mengaku tak berekspektasi tinggi.

“Walaupun saya tidak mengharapkan banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik,” katanya.

Senada, seorang warga Yangon lainnya menyatakan sikap pesimistis terhadap pemilu.

“Saya tidak mengharapkan apa pun dari pemilu ini. Semuanya akan terus berlarut-larut,” ujarnya.

Laporan AP News menunjukkan, pemungutan suara tidak digelar di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Di daerah yang dikendalikan junta, lembaga HAM melaporkan adanya intimidasi, pembungkaman kritik, dan penangkapan terhadap warga yang menentang pemilu.

Sejak kudeta 2021, Myanmar terjerumus dalam perang saudara antara junta, kelompok pro-demokrasi, dan pasukan etnis bersenjata. Kelompok pemantau konflik memperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas, sementara partisipasi pemilih pada pemilu kali ini jauh lebih rendah dibanding pemilu bebas pada 2020.