Benjamin Disraeli, negarawan Inggris abad ke-19 yang dua kali menjabat Perdana Menteri, pernah menulis dalam novelnya Endymion: "There is no gambling like politics. Nothing in which the power of circumstance is more evident."
Tidak ada perjudian sebesar politik, dan tidak ada ruang di mana kuasa keadaan begitu menentukan.
Maksud Disraeli sederhana: politik penuh ketidakpastian. Rencana matang bisa runtuh oleh perubahan situasi. Oleh sebab itu, kemampuan membaca keadaan kerap dianggap sebagai kunci utama dalam pertarungan politik.
Dalam konteks Indonesia hari ini, cara pandang ini menarik ditinjau lebih mendalam. Arena politik sering dipersepsikan sebagai wilayah pragmatis, tempat partai dan elite bergerak mengikuti arah kekuasaan dominan. Mendekat ke pusat kuasa dianggap cerdas, sementara mengambil jarak sering dicap naif.
Politik lalu direduksi menjadi soal akses pada sumber daya ekonomi dan politik untuk menang. Pandangan ini menarik untuk dibahas lebih kritis dan tajam ketika PDI Perjuangan, di perayaan Ulang tahun ke-53 saat momen Rakernas 10-12 Januari di Ancol Jakarta lalu, menegaskan pilihan politik ideologis yaitu: menjadikan politik ekologi sebagai agenda utama, mengusung solidaritas kemanusiaan dalam politik global, memperkuat keberpihakan ekonomi pada kelompok rentan dan usaha kecil, serta menolak pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Di tengah iklim politik yang semakin transaksional, langkah ini terlihat seperti berenang melawan arus. Ketika banyak kekuatan bergerak mendekati pusat kekuasaan, PDIP justru tampak mengambil jarak. Apakah pilihan ini berarti mengabaikan "kuasa keadaan" yang dibicarakan Disraeli?
Kuasa KeadaanUntuk menjawabnya, kita perlu menafsirkan ulang apa yang dimaksud dengan "keadaan". Filsuf Spanyol José Ortega y Gasset (1914) pernah menulis: "Aku adalah aku dan keadaanku; jika aku tidak menyelamatkan keadaanku, aku tidak akan menyelamatkan diriku." Bagi Gasset, keadaan bukan takdir yang sepenuhnya menundukkan manusia. Ia terbentuk melalui interaksi antara kondisi sosial dan kehendak manusia.
Kita tidak hanya dibentuk oleh keadaan, tetapi juga ikut membentuknya. Keadaan tidak mengikat manusia secara pasif. Mengingat keadaan dapat dimaknai tidak tunggal, tapi dalam ragam perspektif yang kaya. Kondisi sosial yang dalam perspektif tertentu dianggap membatasi langkah, namun dalam perspektif yang lebih luas sangat mungkin juga dapat dimaknai membuka ruang kesempatan. Yang paling penting adalah bagaimana pembacaan terhadap kondisi dan inisiatif aktor politik akan membentuk dinamika sosial-politik.
Dari sudut pandang ini, langkah PDIP tidak dapat begitu saja dimaknai sebagai keputusan irasional. Setidaknya ada tiga faktor yang patut dipertimbangkan. Pertama, agenda politik ekologi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berulang kali dikejutkan oleh bencana ekologis, terutama di Sumatera, yang banyak dikaitkan dengan ekspansi industri ekstraktif, pembukaan hutan, dan relasi bermasalah antara pengusaha dan penguasa.
Bencana tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai akibat dari pilihan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, isu lingkungan bukan tema pinggiran. Ia menyentuh langsung pengalaman sosial masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten, politik ekologi berpotensi menjadi medium untuk merebut simpati publik yang selama ini merasa menanggung biaya pembangunan.
Kedua, sikap terhadap politik global. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menekan Venezuela melalui sanksi ekonomi dan upaya delegitimasi pemerintahan Nicolas Maduro. Kritik ini tidak berkaitan langsung dengan elektoral domestik, tetapi menandai posisi politik yang menolak intervensi sepihak negara besar.
Di era media sosial, isu global semakin mudah masuk ke ruang kesadaran publik, terutama di kalangan Gen Z yang digital savy dan terhubung dengan arus informasi internasional. Keberanian mengambil posisi dalam isu global dapat menjadi simbol konsistensi ideologis, meski juga mengandung risiko politik.
Ketiga, perubahan struktur sosial ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 48 juta orang pada 2024. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi sinyal meningkatnya kerentanan sosial.
Dalam kondisi seperti ini, politik yang hanya berfokus pada transaksi elite berpotensi memperlebar jarak dengan masyarakat. Program ekonomi yang berpihak pada kelompok rentan, petani, pekerja informal, dan usaha kecil dapat menjadi basis dukungan baru-atau sebaliknya, jika gagal diwujudkan, menjadi sumber kekecewaan besar.
Tentu saja, pilihan ideologis tidak otomatis menjamin kemenangan. Politik tetap arena penuh ketidakpastian, sebagaimana diingatkan Disraeli. PDIP juga menghadapi tantangan internal, persepsi publik, serta persaingan dengan kekuatan lain yang pragmatis.
Namun, menganggap ideologi sebagai beban di era politik modern juga terlalu sederhana. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, krisis lingkungan, dan keresahan sosial, publik justru akan mencari arah partai politik yang sejalan dengan aspirasinya daripada sekadar kompromi elite.
Sumber ideologis dari PDI Perjuangan, yakni Sukarno sendiri pernah mengingatkan pada para pemimpin: "Tempelkanlah telingamu di dada rakyat, supaya engkau mendengar sendiri detak jantung penderitaannya." Kalimat ini adalah strategi membaca keadaan dari arus bawah, bukan hanya dari pusat kekuasaan.
Pandangan Sukarno ini bukan soal romantisisme, namun terkait dengan bagaimana menghubungkan rakyat dan partai politik. Pada akhirnya, pertaruhan politik bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi juga soal keberanian membentuknya.
Politik ideologis memang berisiko, tetapi pragmatisme murni pun tidak bebas dari bahaya: kehilangan arah, kehilangan basis sosial, dan kehilangan makna. Namun demikian satu hal yang perlu diingat saat mengusung jalan politik ideologis. Konsistensi antara retorika ideologis dan implementasi di lapangan akan menjadi penentu apakah langkah ini dipersepsikan sebagai pembaruan nyata atau sekadar reposisi politik. Itulah PR bagi partai.
Airlangga Pribadi Kusman. Kepala Pascasarjana Politik FISIP Universitas Airlangga.
(rdp/imk)
