JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono menilai pengelolaan airmelalui sistem polder berukuran kecil menjadi langkah paling mendesak dan strategis untuk menekan risiko banjir di wilayah Jakarta Barat dalam jangka pendek.
“Langkah paling mendesak dan strategis untuk menekan risiko banjir Jakarta Barat dalam jangka pendek adalah mengelola wilayah ini melalui sistem polder yang lebih kecil,” kata Yus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/1/2026).
Yus menyebutkan, sistem polder sendiri sudah diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2030 maupun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012.
Baca juga: 3 Hari Jakarta Dilanda Banjir: Permukiman Terendam, Berbagai Titik Vital Lumpuh
Namun, hingga kini rencana tersebut belum sepenuhnya terwujud.
“Rencana ini perlu segera diwujudkan. Dengan pembagian polder yang lebih kecil, pengelolaan menjadi lebih bersifat mosaik dan secara teknis akan lebih mudah dilaksanakan,” ujar dia.
Ia menjelaskan, setiap polder idealnya dilengkapi minimal satu kolam retensi atau setu yang terintegrasi dengan sistem pompa untuk mengalirkan air ke sungai utama.
Yus mengungkapkan, meski analisisnya tidak secara khusus memisahkan Jakarta Barat, data menunjukkan risiko banjir akibat penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta meningkat signifikan.
Baca juga: Pramono Klaim Banjir Jakarta Telah Surut: Tetangga Belum Semua
“Secara keseluruhan di Jakarta, risiko kerugian banjir akibat land subsidence meningkat dari sekitar 126 juta dollar AS per tahun menjadi 421 juta dollar AS per tahun, atau naik sekitar 126 persen,” kata Yus.
Jakarta Barat kini menjadi perhatian karena wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem Angke–Pesanggrahan dan Mookervaart atau saluran air.
Selain itu, tingkat penurunan tanah di kawasan ini tergolong tinggi.
“Jakarta Barat, khususnya Kelurahan Cengkareng Barat, merupakan salah satu wilayah dengan elevasi terendah,” ujar Yus.
Ia menambahkan, berdasarkan studi bersama DHI pada 2017, banjir di sistem Angke–Pesanggrahan kerap terjadi akibat ketidakseimbangan pengelolaan polder, di mana air melimpas ke wilayah yang sistem poldernya tidak terkelola optimal.
Baca juga: Update Banjir Jakarta Minggu Siang: 9 RT Masih Terendam, 276 Warga Mengungsi
Yus juga menyoroti perubahan pola banjir Jakarta dalam dua dekade terakhir.
Jika banjir besar pada 2002, 2007, dan 2013 didominasi banjir kiriman dari hulu atau banjir fluvial, maka sejak 2020 banjir lebih banyak dipicu hujan ekstrem lokal (torrential rain).
“Peristiwa 1 Januari 2020 dan banjir-banjir setelahnya, termasuk pada Maret, Juli, dan Oktober 2025, menunjukkan dominasi hujan ekstrem lokal. Kejadian Januari tahun ini pun dipicu monsun yang sangat basah,” kata dia.
