Bisnis.com, PADANG — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Barat mempersiapkan sejumlah strategi pengendalian harga pangan menghadapi momen Ramadan hingga Idul Fitri 2026.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan bahwa pada momen Ramadan dan Idulfitri akan membuat kebutuhan pangan meningkatkan dibandingkan dengan hari biasanya, sementara lahan pertanian di sejumlah daerah di Sumbar tengah dilanda bencana alam.
“Lahan pertanian, peternakan, perikanan serta infrastruktur irigasi dan jalan yang ada di Sumbar turut dilanda bencana alam, sementara banyak hasil pertanian menjadi penyangga kebutuhan di Sumbar bahkan provinsi tetangga,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut tentunya akan memengaruhi pasokan pangan menjelang momentum peningkatan konsumsi, yaitu bulan Ramadan dan Idulfitri. Itu sebabnya, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antara TPID provinsi dengan TPID kabupaten dan kota.
Mahyeldi menjelaskan, dari data yang dicermati 3 tahun belakangan, kebutuhan bahan pangan yang memicu inflasi menjelang datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, selalu komoditas yang berulang yaitu beras, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam ras.
Terkait hal itu, Mahyeldi mengatakan bahwa hal ini bisa dilakukan antisipasi bersama yang efektif. Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak panik, karena pemerintah akan menyiapkan langkah strategis dalam mengantisipasi persoalan ini.
“Penting saat ini melakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi nyata guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Dia mengharapkan dengan adanya komitmen dan koordinasi antardaerah, inflasi tetap terkendali dan pengendalian Inflasi di Sumbar pada tahun 2026 akan lebih baik lagi.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan bahwa daerahnya merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Sumbar, dan kemudian juga terdampak akibat bencana hidrometeorologi, terutama di kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan kecamatan X Koto.
Saat ini, imbuhnya, ketersediaan pangan di Tanah Datar cukup terpengaruh karena bencana, mengingat tiga daerah penghasil beras dan hortikultura akibat bencana lahan persawahan seluas 400 hektare, 50 hektare hortikultura, dan ratusan ternak terdampak.
Untuk menjaga stabilitas harga, imbuhnya, saat ini pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak 5 ton. Khusus untuk tiga kecamatan yang terdampak bencana juga telah mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 28 ton.
“Kami berharap dengan langkah strategis yang telah dilakukan ini harga bahan pokok di pasaran tetap stabil,” ujarnya.
Fadly juga menyatakan meski dari sisi upaya menjaga kestabilan harga, Pemkab secara intensif akan memantau terus kondisi harga bahan pokok di pasaran, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.
Selain itu, untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar murah secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat, terutama yang terdampak ekonominya pasca bencana.
“Jadi, kami akan tetap bersinergi dan berkomitmen untuk menjalankan instruksi TPID Provinsi agar gejolak harga pangan pasca bencana dapat kami kendalikan sehingga masyarakat bisa beribadah di bulan Ramadan dengan tenang tanpa dibebani kenaikan harga yang ekstrem," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2026 mengalami perlambatan.
Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3%—4% atau berada jauh di bawah target tahun 2025 yang dipatok pada angka 4,4%—5,4%. Hal ini diakibatkan dampak kerusakan sektor pertanian akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi.
Majid juga berharap agar pemerintah daerah bisa terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam rangka mengatasi dampak pascabencana.
