Penulis: Agus Triwasono
TVRINews, Madiun
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penunjukan Plt Wali Kota bersifat administratif dan ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Pemerintah Kota Madiun telah menerima surat resmi penunjukan tersebut. Seluruh program pembangunan dan roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sudah mulai dijalankan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Noor Aflah mengatakan, Plt Wali Kota hanya melanjutkan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pelaksana tugas Wali Kota tinggal meneruskan program yang sudah ada. Seluruh kegiatan sudah memiliki target kinerja, rencana aksi, dan kerangka acuan kerja yang jelas,” ujar Noor Aflah.
Ia menegaskan, tidak ada perubahan arah kebijakan pemerintahan meski terjadi pergantian kepemimpinan sementara. Seluruh perangkat daerah diminta tetap bekerja sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita tetap melaksanakan semua yang sudah direncanakan di tahun 2026 sesuai RPJMD. Tidak ada perubahan, semua tetap berjalan, apalagi ini sudah Januari dan APBD 2026 harus segera dilaksanakan,” katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana corporate social responsibility (CSR), serta gratifikasi.
Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah dan seorang pihak swasta berinisial RR sebagai tersangka.
Dengan ditunjuknya Plt Wali Kota, transisi kepemimpinan di Kota Madiun resmi dimulai. Pemerintah daerah diminta tetap fokus menjaga stabilitas pemerintahan, akuntabilitas anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
