Risiko Stagnasi Ekonomi Bayangi Pengelolaan Fiskal 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 diperkirakan tidak mampu mencapai target pemerintah yakni 5,4%. Sejalan dengan hal tersebut, geliat perekonomian yang diperkirakan tak sekuat perkiraan bisa berdampak ke pengelolaan fiskal pemerintah. 

Sekadar catatan, pelambatan ekonomi seperti yang terjadi pada 2025 ikut berdampak ke APBN tahun tersebut. Dampak utama terlihat dari rendahnya penerimaan negara, terutama pajak yang menjadi tulang punggung pemasukan APBN. Realisasinya sampai akhir 2025 lalu Rp1.917 triliun atau hanya 87,6% dari target. 

Pada waktu yang sama, lemahnya geliat ekonomi masyarakat akhirnya perlu didukung dengan bantalan dari pemerintah. Akhirnya pemerintah pun menggelontorkan berbagai stimulus sehingga belanja akhir tahun pun membengkak. 

Akhirnya, defisit APBN pun melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit ini nyaris mendekati batas 3% yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

Tahun 2026 pun tidak luput dari waswas pelebaran defisit APBN. Apalagi, pertumbuhan ekonomi global kini tidak menentu dan sejumlah prediksi lembaga internasional memandang ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh sesuai target pemerintah yakni 5,4%. 

Salah satu prediksi terbaru adalah dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Berdasarkan laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update yang diterbitkan Januari 2026, lembaga itu memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (YoY) tidak hanya di 2026 namun juga pada 2027. 

Sebenarnya, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF itu direvisi naik sebesar 0,2 poin persentase (percentage points) dari proyeksi yang diterbitkan IMF pada laporan WEO Oktober 2025. Sementara itu, proyeksi ekonomi Indonesia 2027 juga naik sebesar 0,1 poin persentase dari laporan sebelumnya. 

Adapun untuk 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5%. 

Proyeksi serupa turut dilaporkan oleh Bank Dunia (World Bank) pada Januari 2026. Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, lembaga itu menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu. 

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Pemerintah Optimistis

Kendati demikian, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih bisa mencapai target 5,4%. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif, di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. 

Modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, terangnya, adalah fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten. 

Haryo mengatakan, pemerintah menyambut baik proyeksi IMF terkait dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh pada 5,1% pada 2026 dan 5% pada 2025. Proyeksi tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

"Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diambil bersifat responsif dan antisipatif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/1/2026). 

Sebelumnya, bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menembus angka 6% tahun 2026 seiring dengan optimismenya terhadap kinerja pasar modal akan mencetak rekor lebih tinggi lagi. 

Purbaya mengeklaim fondasi ekonomi yang telah membaik khususnya ketika dia mulai mengatur kebijakan ekonomi sebagai Menkeu sejak September 2025.  

Di sisi lain, dia mengeklaim telah memiliki koordinasi yang lebih baik dengan otoritas moneter yakni Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk itu, dia meyakini target IHSG 10.000 maupun pertumbuhan ekonomi 6% bukan hal yang mustahil.  

"Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Sekarang satu tahun penuh ini saya sudah pegang lah ekonominya sama Gubernur BI dan lain-lain," ujar Purbaya pada pembukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal 2026, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Danpak ke Setoran Negara

Pada beberapa kesempatan, Purbaya juga menerangkan kaitan erat antara perekonomian dengan penerimaan pajak. Begitu pula sebaliknya dampak belanja dari APBN kepada dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. 

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai kinerja penerimaan pajak 2025 yang di bawah target sehingga memicu pelebaran shortfall itu juga tak lepas dari ekonomi yang lesu. Terakhir pada kuartal III/2025, ekonomi tumbuh 5,04% (YoY) atau melambat dari kuartal II/2025 yakni 5,12% (YoY). 

Asesmen serupa juga disampaikan oleh Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari. 

Menurut Pranjul, salah satu tantangan yang bakal dihadapi oleh perekonomian Indonesia di 2026 yaitu pelemahan ekspor. Hal ini tidak terlepas dari efek frontloading yang sudah berlalu sebagai upaya eksportir menghindari tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).

Seperti IMF dan World Bank, dia juga memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5%. 

"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB akan sekitar 5% pada 2026 yang secara umum sejalan dengan perkiraan pemerintah saat ini. Saya juga merasa bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan terus bersifat stimulatif, akomodatif, dan tetap baik untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2026," terangnya pada media briefing secara daring, Senin (12/1/2026).

Apabila melihat sepanjang 2025, Pranjul mengakui bahwa defisit APBN telah diperkirakan semakin mendekati batas 3%. Apalagi, outlook pemerintah saja pada pertengahan tahun lalu sudah melebar ke 2,78% dari awalnya yang ditetapkan pada UU APBN yakni 2,53%.

Meski demikian, dia melihat bahwa level defisit 2,92% terhadap PDB itu ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan. Penyebab utamanya adalah rendahnya penerimaan negara, yang turut disebabkan oleh pelemahan ekonomi.

Akan tetapi, Pranjul melihat ada potensi perbaikan ekonomi di 2026 sehingga potensi penerimaan negara juga bisa membaik.

"Namun, menurut kami, pertumbuhan PDB nominal pada 2026 dapat meningkat, yang berarti pendapatan pajak dapat meningkat dan memungkinkan pengeluaran lebih banyak tanpa meningkatkan defisit fiskal seperti yang terjadi [di 2025]. Jadi, saya pikir hal itu akan memungkinkan pemerintah untuk terus belanja dan itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Menurut Pranjul, optimisme pertumbuhan ekonomi di 2026 yang harapannya diikuti dengan perbaikan kinerja penerimaan juga terjadi di level global. Sebab, pada 2025, inflasi komoditas global melemah.

Dia turut mewanti-wanti perlunya disiplin fiskal bisa tetap dijaga lantaran pengaruhnya terhadap kepercayaan investor, utamanya mereka yang memegang instrumen surat utang pemerintah atau SBN.

"Pasar sedang mengamati dengan seksama batas defisit fiskal 3%, dan saya pikir apabila hal itu dilanggar maka akan berdampak terutama di pasar SBN. Menurut saya pemerintah sebenarnya tidak perlu melanggar batas tersebut," tuturnya.

Adapun pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% sesuai dengan yang ditetapkan pada UU APBN. Sementara itu, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan Rp3.153,6 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.