OPINI: Pemilihan Deputi Gubernur BI

Bisnis.com, JAKARTA - Meski bukan pemilihan Gubernur Bank Indonesia sebagai pucuk pimpinan bank sentral, pemilihan Deputi Gubernur BI tetap menarik untuk disimak.

Setelah salah satu Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto kini mengusulkan penggantinya, yakni keponakannya sendiri atas nama Thomas Djiwandono bersama dua nama lainnya ke DPR untuk menjadi Deputi Gubernur BI.

Dalam surat yang dikirim Presiden kepada DPR diusulkan tiga nama yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR.

Ketiga nama yang dikirim adalah Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Dicky Kartikoyono orang dalam BI yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M. Juhro yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Untuk memilih siapa yang nanti bakal menduduki jabatan Deputi Dubernur BI, Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden.

Dari tiga nama calon yang diusulkan, salah satu nama yang banyak diperbincangkan pengamat adalah Thomas Djiwandono yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo sekaligus merupakan orang partai politik. Thomas Djiwandono adalah keponakan dan dekat dengan Prabowo. Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden Soeharto.

Meski memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yakni menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994 dan tahun 2003, meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, tetapi karena kedekatannya dengan Presiden, maka usulan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI dinilai sebagai langkah yang riskan.

Ketika kondisi rupiah tengah mengalami pelemahan, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia dikhawatirkan justru akan menambah tekanan pada rupiah. Sebagai calon pimpinan bank sentral, siapa pun Deputi Gubernur BI yang terpilih ia semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabi-litas ekonomi secara keselu-ruhan.

Berbeda dengan pemilihan jabatan di kementerian, pemilihan Deputi Gubernur BI sangatlah krusial. Ini bukan sekadar pergantian jabatan politis, karena siapa calon yang terpilih akan ikut memengaruhi penentuan arah kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah yang akan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah ditegaskan kembali independensi BI, tetapi juga ditambah mandatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosok yang menduduki jabatan salah satu Deputi Gubernur BI haruslah individu yang mampu menyeimbangkan dua peran tersebut: sebagai penjaga stabilitas harga (moneter) dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, tanpa kehilangan independensinya.

Kalau berbicara idealnya, pemilihan Deputi Gubernur BI semestinya betul-betul berdasarkan meritokrasi dan memenuhi ekspektasi pasar. Siapa pun deputi yang terpilih, ia harus menjadi representasi Bank Indonesia yang independen dan tidak terkesan ia dipilih karena ada intervensi kepentingan politik. Sulit dibayangkan BI akan dapat berdiri independen bila jajaran pimpinan yang terpilih secara politis di bawah dominasi eksekutif.

Seperti di negara-negara lain, independensi bank sentral adalah harga mati. Pengalaman telah banyak membuktikan, jika jajaran pimpinan BI dipandang hanya sebagai “kasir” pemerintah yang diperintahkan mencetak uang atau membeli surat utang demi membiayai proyek-proyek untuk memenuhi janji politik eksekutif, bukan tidak mungkin kepercayaan pasar akan rontok, dan inflasi akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa bank sentral yang didikte oleh kekuasaan umumnya berisiko berujung pada krisis moneter.

Seseorang yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan di bank sentral, poin paling krusial adalah bagaimana mereka mampu menjaga jarak yang sehat antara bank sentral dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak eksekutif. Meskipun Presiden memiliki wewenang mutlak untuk mencalonkan siapa yang diusulkan sebagai pimpinan BI, tetapi pihak DPR harus benar-benar memastikan proses uji kelayakan (fit and proper test) berjalan objektif dan bebas dari transaksi politik.

Kriteria calon pimpinan BI, secara garis besar adalah: Pertama, memiliki kompetensi moneter yang kuat. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami seluk-beluk kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan dinamika pasar keuangan global. Kedua, memiliki reputasi dan kredibilitas pasar yang positif. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus merupakan sosok yang dihormati oleh pelaku pasar keuangan, perbankan, dan investor internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Ketiga, memiliki kemandirian atau independensi yang kuat, yang tidak mungkin ditarik masuk dalam kepentingan politik pihak mana pun. Siapa pun calon Deputi Gubernur BI, ia harus memiliki rekam jejak integritas yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.

Keempat, tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami dan memiliki komitmen mendukung akselerasi digitalisasi. Calon Deputi Gubernur BI harus memiliki visi tajam mengenai digitalisasi rupiah, keamanan siber, dan efisiensi sistem pembayaran digital. Digitalisasi adalah kunci inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi, namun membawa risiko stabilitas sistem keuangan yang baru.

BI di bawah kepemimpinan baru harus menjadi regulator yang proaktif, bukan reaktif terha-dap perubahan teknologi.

Calon Deputi Gubernur BI seyogianya memahami bahwa tugasnya bukan hanya memuaskan pemerintah atau pasar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana melindungi daya beli masyarakat melalui kestabilan harga. Perlu kita sadari bersama, bahwa pemilihan Deputi Gubernur BI adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa stabilitas ekonomi Indonesia dibangun di atas landasan keahlian dan kemandirian, bukan kedekatan politik.

Siapa pun yang terpilih, publik berhak menuntut komitmen penuh untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menjadikan bank sentral sebagai alat kekuasaan.