Indonesia kini menyaksikan percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang semakin nyata. Transisi kendaraan listrik di Indonesia sering dipresentasikan sebagai simbol kemajuan dan komitmen menuju masa depan yang lebih hijau.
Per Oktober 2025, populasi kendaraan listrik telah mencapai sekitar 77.227 unit mobil dan 196.051 unit sepeda motor listrik, belum termasuk kendaraan komersial lainnya. Total ini membuat jumlah EV yang beroperasi di Indonesia mendekati 274 ribu unit, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini terjadi bersamaan dengan lonjakan penjualan mobil listrik nasional yang mencapai 82.525 unit sepanjang Januari–November 2025, atau sekitar 11,6 persen dari total penjualan kendaraan roda empat, angka yang masih terbilang rendah tetapi terus meningkat dari tahun sebelumnya.
Di sisi infrastruktur, konektivitas pengisian daya menjadi ujian nyata terhadap kesiapan transformasi ini. Per Maret 2025, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik telah mencapai hampir 3.800 unit, ditambah ribuan titik pengisian lain untuk kendaraan roda dua, namun tantangan persebarannya masih terasa berat terutama di luar wilayah perkotaan besar.
Pemerintah juga menempatkan target yang jauh lebih ambisius menuju 2030, dengan rencana mengoperasikan jutaan EV serta membangun puluhan ribu SPKLU secara nasional.
Namun angka-angka ini seharusnya dibaca secara kritis: adopsi yang tumbuh bukan otomatis menandakan kesiapan ekosistem, dan target ambisius tidak menjamin keberhasilan jika kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah tidak dikuatkan secara sistemik.
Pertumbuhan penjualan EV sebagian besar didorong oleh kebijakan fiskal dan nonfiskal di tingkat nasional, termasuk pembebasan atau relaksasi pajak dan insentif produksi lokal. Upaya ini penting untuk mengurangi biaya awal kepemilikan EV yang tetap lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. 
Namun kenyataannya, pembentukan pasar EV di Indonesia menunjukkan dua fenomena yang saling terkait:
Adopsi terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya; daerah luar Jawa dan wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dalam hal akses SPKLU dan layanan purna jual.
Infrastruktur pengisian daya belum tersebar merata, yang membuat pertimbangan kepemilikan EV di luar kota besar menjadi kurang rasional bagi konsumen. Even di beberapa kota besar, jumlah SPKLU belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus bertambah.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Target dan strategi nasional harus diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang konkret, terutama melalui:
Penyediaan lahan dan insentif lokal untuk pembangunan SPKLU di titik strategis.
Integrasi tata ruang dan transportasi perkotaan yang memprioritaskan kemudahan akses kendaraan listrik.
Kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan layanan dan solusi pengisian daya alternatif (misalnya SPBKLU atau jaringan swap battery) di daerah kecil dan kota menengah.
Integrasi dengan kebijakan energi terbarukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan listrik yang digunakan benar-benar lebih bersih.
Pemerintah daerah perlu melihat EV bukan sekadar proyek nasional, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan lokal. Dalam praktiknya, ini memerlukan tiga pendekatan utama:
Kebijakan Fiskal dan Nonfiskal Daerah:
Pemerintah daerah dapat mengadopsi insentif lokal, misalnya pembebasan retribusi, kemudahan perizinan, dan pengaturan zonasi yang mendukung infrastruktur EV untuk mendorong investasi dan adopsi di wilayahnya.
Fasilitasi Kolaborasi Multi-Aktor:
Pemerintah daerah yang proaktif akan menjadi penghubung antara investor, perusahaan listrik negara, pengembang properti, dan masyarakat sipil untuk mendirikan SPKLU/layanan pengisian lain yang relevan.
Sinergi dengan Kebijakan Energi Daerah:
EV efektif hanya jika sumber energi listriknya bersih dan andal. Integrasi pengembangan EV dengan strategi energi terbarukan daerah (misalnya tenaga surya di atap gedung publik, mikrogrid, atau pembangkit bersih lokal) akan memperkuat dampak lingkungan dan sosial dari transisi ini.
Masa depan EV di Indonesia secara formal tampak menjanjikan, tetapi di lapangan tantangan tata kelola menjadi ujian utama. Angka pertumbuhan kendaraan listrik dan SPKLU yang bertambah harus dibarengi dengan kebijakan publik yang kuat, konsisten, dan terintegrasi lintas tingkat pemerintahan.
Transformasi menuju mobilitas rendah emisi bukan hanya soal angka ambisius atau target 2030, melainkan tentang bagaimana kebijakan nasional dijalankan dengan disiplin di tingkat lokal, bagaimana infrastruktur dikelola dan tersedia secara merata, serta bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Jika kebijakan nasional hanya berhenti di Jakarta dan Surabaya, sementara kabupaten/kota tertinggal tanpa akses layanan dasar EV, maka janji masa depan elektrifikasi Indonesia hanya akan menjadi narasi ambisius yang belum tertunaikan. Sebaliknya, jika kebijakan publik disinergikan antara pusat dan daerah, maka ekosistem EV di Indonesia bisa menjadi bagian nyata dari masa depan transportasi yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan
.
