Blokade Trans-Sulawesi, Massa Desak Pembentukan Provinsi Luwu Raya

MAKASSAR, KOMPAS — Demonstrasi dengan menutup jalan Trans-Sulawesi terus berlangsung di beberapa titik di wilayah Luwu dan sekitarnya, Sulawesi Selatan. Massa menuntut agar provinsi Luwu Raya segera disahkan pemerintah demi keadilan pembangunan. Antrean kendaraan dan kenaikan harga barang terjadi.

Demonstrasi dengan menutup akses utama dari dan ke Luwu Raya terjadi hingga Senin (26/1/2026). Hingga Senin sore, jalan Trans-Sulawesi di wilayah Walenrang Lamasi, Kabupaten Luwu, masih ditutup massa. Antrean kendaraan mencapai lebih dari 3 kilometer. Transportasi lumpuh.

”Hingga hari ini kami masih konsisten menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya. Sebab, selama empat hari terakhir belum ada kejelasan dan titik terang akan apa yang menjadi tuntutan selama ini. Malah kami melihat ketimpangan yang kian nyata,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya, Abdul Hafid, dihubungi dari Makassar, Senin sore.

Selama aksi, kata Hafid, salah satu yang terlihat adalah banyaknya ambulans yang menuju wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu menunjukkan kurangnya fasilitas kesehatan di kawasan ini sehingga warga yang sakit harus dirujuk ke ibu kota provinsi.

Sementara itu, jarak Luwu dengan Makassar mencapai lebih dari 370 kilometer. ”Untuk aksi ini, kami tetap membolehkan ambulans lewat karena itu hal yang sangat mendesak,” tambahnya.

Menurut dia, kondisi itu hanya salah satu dari sejumlah ketimpangan yang terjadi di wilayah Luwu. Belum lagi terkait akses jalan, ketimpangan pembangunan, dan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pemekaran wilayah menjadi hal yang mendesak bagi wilayah ini.

Saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Presidium Gerakan Pemekaran Provinsi Luwu Raya (GPPLR) Karemuddin menuturkan, aksi demonstrasi terus berlanjut membawa misi dan gerakan yang sama. Gerakan yang menuntut pembentukan provinsi Luwu Raya ini juga dilakukan dengan koordinasi dan pertanggungjawaban yang lebih baik.

”Ini adalah gerakan kolektif masyarakat yang menginginkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, aksi ini akan terus berlangsung. Kami terus berkoordinasi dengan organisasi dan elemen masyarakat lainnya,” kata Karemuddin yang juga Wakil Ketua DPRD Luwu Utara saat dihubungi dari Makassar.

Menurut dia, gerakan itu lahir dari timpangnya pembangunan yang dirasakan selama ini. Guru di Masamba, Kabupaten Luwu, misalnya, harus menempuh ratusan kilometer untuk ke Makassar, ibu kota Sulsel. Orang sakit yang membutuhkan penanganan maksimal juga mengalami kesulitan yang sama. Efisiensi birokrasi tidak akan terjadi dengan jarak tempuh yang mencapai 370 kilometer.

Belum lagi akses jalan di beberapa daerah di Luwu Raya yang masih terisolasi meski telah puluhan tahun merdeka. Padahal, jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Luwu Raya sendiri terdiri dari Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.

Padahal, kata Karemuddin, wilayah Luwu Raya ini memiliki peranan hingga 47 persen dari postur ekonomi Sulsel. Kawasan ini memiliki tambang nikel terbesar di Sulsel, potensi perkebunan yang tinggi, dan hasil rempah yang melimpah.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah tidak membiarkan hal ini terlalu lama. Sebab, gerakan rakyat kian intens dan tidak bisa dibendung.

”Pembentukan provinsi Luwu Raya menjadi keharusan. Namun, kami juga evaluasi gerakan karena mulai dicitrakan negatif. Seperti kemarin ketika jalan ditutup dan tidak boleh ada yang melintas sama sekali. Kalau dari GPPLR, kami tegaskan aksi tetap berlangsung, tetapi yang mendesak boleh melintas, seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan bahan bakar minyak, sembako, dan bahan bakar lainnya,” ujarnya.

Pemblokadean jalan menuntut pembentukan provinsi Luwu Raya berlangsung di beberapa tempat di wilayah ini empat hari terakhir. Selain di batas Luwu Utara dan Luwu Timur serta Luwu Utara dan Luwu, aksi juga digelar di beberapa tempat lainnya.

Aksi itu diinisiasi oleh sejumlah organisasi dan elemen yang berbeda. Aksi dilakukan dengan menutup akses jembatan dan batas wilayah dengan pohon atau semen. Namun, setelah beberapa waktu, sejumlah titik yang sempat ditutup total itu dibuka lagi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyampaikan, pemerintah mengapresiasi semua keinginan baik oleh masyarakat, termasuk dalam aksi kali ini. Namun, setiap aksi harus berlangsung baik demi kepentingan orang banyak.

”Aksi menutup jalan itu menyusahkan banyak orang. Karena saat kebutuhan bahan bakar dan bahan pokok terhambat, akan menyebabkan harga naik, inflasi. Kalau harga naik, yang rugi warga sendiri,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata Jufri, tentu merupakan orang yang bijak dan paham apa yang harus dilakukan. ”Dan setelah ada imbauan dari Datu Luwu kemarin, akses ke Masamba mulai terbuka,” tambahnya.

Sebelumnya, Datu Luwu ke-40 Andi Maradang Mackulau Opu To Bau pada Minggu (25/1/2026) mengingatkan agar aksi yang berlangsung beberapa hari terakhir intensitasnya dikurangi. Ia berharap perjuangan ini dipercayakan untuk diproses ke jenjang yang lebih tinggi.

”Kepada semua anakku agar mengurangi aksinya. Mari kita melanjutkan perjuangan ini ke arah yang lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Bupati Luwu Patahudding menyampaikan, seluruh unsur pimpinan daerah telah menyatakan sikap dan komitmen bersama terhadap perjuangan pemekaran wilayah.

”Kepala daerah se-Tana Luwu, Ketua DPRD, serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil XI sudah menyatakan sikap dan mendeklarasikan dukungan untuk terbentuknya DOB (daerah otonom baru) Luwu Tengah dan provinsi Luwu Raya,” ujar Patahudding seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Luwu.