Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Daerah Khusus Jakarta dan kawasan Bandung Raya belum siap membangun instalasi pengelolaan sampah menjadi listrik atau waste to energy.
Padahal, kedua wilayah tersebut merupakan aglomerasi penghasil sampah terbesar di Indonesia dan menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan sampah nasional. "Ini yang memang agak mengkhawatirkan kita semua,” ucap Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, (26/1).
Hanif menjelaskan, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, sementara Bandung Raya sekitar 5.000 ton per hari.
Berbeda dengan Jakarta dan Bandung, 10 aglomerasi lainnya dilaporkan sudah jauh lebih siap yaitu Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Serang.
Menurut Hanif, rencana pengembangan WtE di 10 aglomerasi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, empat lokasi aglomerasi telah menyelesaikan proses lelang dan diproyeksikan mulai melakukan ground breaking pada Maret mendatang.
“Pembangunan fasilitas waste to energy ini akan memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Selama masa transisi, penanganan sampah tetap harus dilakukan dengan upaya-upaya langsung,” ucapnya.
Terkait kebutuhan anggaran, Hanif mengungkapkan bahwa penyelesaian persoalan sampah nasional melalui pembangunan fasilitas WtE membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk pembangunan fisik saja, estimasi kebutuhan dana hampir Rp115 triliun, dengan biaya operasional tahunan sekitar Rp34 triliun.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak sepenuhnya menjadi beban, karena pembangunan WtE akan mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi baru. "Anggaran ini tidak mati. Justru akan berkonsekuensi pada munculnya ekonomi baru, ekonomi hijau yang selaras dengan fasilitas yang kita bangun,” kata Hanif.
