Jakarta (ANTARA) - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (Dewan Perdamaian) harus menjadi instrumen perdamaian multilateral bukan legitimasi sepihak Israel.
“Keikutsertaan Indonesia memberi peluang strategis untuk menyuarakan kepentingan nasional, sekaligus aspirasi Global South dan negara-negara Muslim yang selama ini termarjinalkan dalam sistem dunia,” ujar Inisiator GKB-NU Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Senin.
GKB-NU menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk dalam forum elite tersebut.
Menurut Hery, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Di tengah krisis besar kapitalisme global dan melemahnya tata dunia lama, multilateralisme menjadi satu-satunya jalan rasional,” katanya.
Baca juga: ICWA dorong Indonesia kaji ulang keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza
GKB-NU menilai kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak seharusnya bersifat simbolik atau sekadar menyampaikan rekomendasi moral, melainkan harus menjadi momentum tindakan nyata.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi stempel legitimasi. Keanggotaan ini harus menjadi ruang bertindak untuk memperjuangkan suara-suara yang selama ini tidak didengar,” kata Hery.
GKB-NU mengingatkan adanya bahaya serius jika Dewan Perdamaian hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengamankan eksistensi Israel tanpa komitmen nyata terhadap Negara Palestina Merdeka.
“Rebuilding dan rehabilitasi Gaza tidak boleh dilepaskan dari kerangka two state solution sesuai Oslo Accords 1993. Tanpa itu Board of Peace berisiko menjadi jeda konflik semu sebelum perang yang lebih besar di masa depan,” kata Hery.
Menurut GKB-NU, keterlibatan warga Gaza dan Palestina secara langsung dalam seluruh proses adalah syarat mutlak bagi legitimasi dan keberlanjutan Dewan Perdamaian
Baca juga: Soal Dewan Perdamaian, JK: Perdamaian harus libatkan masyarakat lokal
Dalam lanskap geopolitik global yang terbelah antara Blok Kemapanan (Establishment Bloc) dan Blok Perlawanan (Resistance Bloc), GKB-NU menegaskan Indonesia harus memainkan peran unik.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok. Justru keanggotaan dalam Board of Peace harus dimanfaatkan untuk menjadi jembatan historis antara dua kutub konflik tersebut,” ujar Hery.
GKB-NU juga menekankan NU dan ormas Islam akan menjadi sandaran politik dan moral yang krusial bagi kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina-Israel.
Bahkan jika dinamika global menuntut pembahasan sensitif, seperti pengakuan resmi terhadap Israel, GKB-NU menilai dialog antara Pemerintah dan NU menjadi keniscayaan.
“Komitmen NU terhadap Negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat. Namun jika perdamaian dengan Israel adalah jalan menuju kemerdekaan Palestina, maka mekanisme dan framework-nya harus disepakati dan dijalankan secara konsisten,” kata Hery.
Baca juga: PBB adopsi resolusi yang akui hak rakyat Palestina atas negara merdeka
“Keikutsertaan Indonesia memberi peluang strategis untuk menyuarakan kepentingan nasional, sekaligus aspirasi Global South dan negara-negara Muslim yang selama ini termarjinalkan dalam sistem dunia,” ujar Inisiator GKB-NU Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Senin.
GKB-NU menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk dalam forum elite tersebut.
Menurut Hery, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Di tengah krisis besar kapitalisme global dan melemahnya tata dunia lama, multilateralisme menjadi satu-satunya jalan rasional,” katanya.
Baca juga: ICWA dorong Indonesia kaji ulang keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza
GKB-NU menilai kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak seharusnya bersifat simbolik atau sekadar menyampaikan rekomendasi moral, melainkan harus menjadi momentum tindakan nyata.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi stempel legitimasi. Keanggotaan ini harus menjadi ruang bertindak untuk memperjuangkan suara-suara yang selama ini tidak didengar,” kata Hery.
GKB-NU mengingatkan adanya bahaya serius jika Dewan Perdamaian hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengamankan eksistensi Israel tanpa komitmen nyata terhadap Negara Palestina Merdeka.
“Rebuilding dan rehabilitasi Gaza tidak boleh dilepaskan dari kerangka two state solution sesuai Oslo Accords 1993. Tanpa itu Board of Peace berisiko menjadi jeda konflik semu sebelum perang yang lebih besar di masa depan,” kata Hery.
Menurut GKB-NU, keterlibatan warga Gaza dan Palestina secara langsung dalam seluruh proses adalah syarat mutlak bagi legitimasi dan keberlanjutan Dewan Perdamaian
Baca juga: Soal Dewan Perdamaian, JK: Perdamaian harus libatkan masyarakat lokal
Dalam lanskap geopolitik global yang terbelah antara Blok Kemapanan (Establishment Bloc) dan Blok Perlawanan (Resistance Bloc), GKB-NU menegaskan Indonesia harus memainkan peran unik.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok. Justru keanggotaan dalam Board of Peace harus dimanfaatkan untuk menjadi jembatan historis antara dua kutub konflik tersebut,” ujar Hery.
GKB-NU juga menekankan NU dan ormas Islam akan menjadi sandaran politik dan moral yang krusial bagi kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina-Israel.
Bahkan jika dinamika global menuntut pembahasan sensitif, seperti pengakuan resmi terhadap Israel, GKB-NU menilai dialog antara Pemerintah dan NU menjadi keniscayaan.
“Komitmen NU terhadap Negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat. Namun jika perdamaian dengan Israel adalah jalan menuju kemerdekaan Palestina, maka mekanisme dan framework-nya harus disepakati dan dijalankan secara konsisten,” kata Hery.
Baca juga: PBB adopsi resolusi yang akui hak rakyat Palestina atas negara merdeka
