Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memperkuat Perum Bulog dengan menempatkannya langsung di bawah Presiden serta melebur Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke dalam lembaga tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan penggabungan sebagian fungsi Bapanas ke dalam tubuh Bulog. Kebijakan ini ditargetkan terealisasi pada tahun ini dan akan memberikan Bulog kewenangan luas di sektor pangan, mulai dari kebijakan, operasional, hingga penganggaran.
Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menilai peleburan Bapanas ke tubuh Bulog dapat mempercepat koordinasi kebijakan dan respons pemerintah, terutama saat menghadapi krisis pangan akibat bencana alam, perubahan iklim ekstrem, maupun dinamika global.
Namun, Eliza mengingatkan agar penguatan Bulog tidak mengulang kesalahan masa lalu seperti pada era Orde Baru.
Menurutnya, dominasi tunggal Bulog dalam impor, distribusi, dan penetapan harga tanpa transparansi, akuntabilitas, serta peran swasta yang seimbang justru berpotensi menciptakan kegagalan pemerintah yang berujung pada alokasi sumber daya yang tidak optimal.
“Kadang kala karena di bawah kendali Presiden ini akan menghambat profesionalisme manajemen, dan memicu intervensi politis atas keputusan bisnis,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).
Baca Juga
- BGN Buka Suara soal Beras Premium Bulog Dipakai untuk MBG
- Bos Bulog Bakal Pelototi Harga Beras-Minyak Cs Jelang Ramadan
- Bulog Bakal Groundbreaking 100 Gudang Beras dan Jagung Setelah Inpres Turun
Dia menuturkan, kondisi ini dapat menurunkan kinerja lembaga, membatasi inovasi, serta memunculkan moral hazard, termasuk pengambilan risiko berlebihan seperti overstocking yang berpotensi memicu kepanikan pasar.
Risiko lainnya adalah pemanfaatan kebijakan harga dan stok pangan sebagai alat politik jangka pendek yang dapat merugikan keseimbangan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Eliza menilai perlu adanya mekanisme check and balance agar intervensi negara tetap berada dalam kapasitas yang tepat.
Namun demikian, dia menilai dengan jalur komando yang lebih pendek, pemerintah dapat lebih cepat mengambil keputusan strategis, baik dalam pelepasan stok, operasi pasar, maupun pengaturan impor darurat jika benar-benar dibutuhkan.
Selain itu, Core memandang penguatan Bulog berpotensi mengoptimalkan fungsi cadangan pangan strategis sebagai instrumen penyangga inflasi dan peredam gejolak sosial.
Terlebih, sambung dia, penguasaan pangan nasional dinilai sangat timpang karena sekitar 90% pasokan dikuasai sektor swasta yang sulit dilacak ketersediaan dan distribusinya.
Di sisi lain, pemerintah hanya mengendalikan sekitar 10%, sehingga pengaruhnya terhadap pembentukan harga pasar relatif terbatas, sementara harga lebih ditentukan oleh pihak yang menguasai volume terbesar.
Eliza menyebut dengan kewenangan yang lebih besar, distribusi pangan antarwilayah dapat dipercepat melalui intervensi kebijakan. Hal ini memungkinkan pemerintah merespons lonjakan harga lebih cepat untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus membuka peluang penerapan kebijakan satu harga beras secara nasional.
“Cuma kebijakan ini akan memberatkan fiskal kita yang ruangnya semakin terbatas ditengah defisit melebar, pendapatan pajak meleset,” pungkasnya.
