Beri Kepastian bagi Dunia Usaha, AHY Usul Perpres Baru Terkait Penerapan Bioavtur

AHY menjelaskan, dunia usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan arah kebijakan agar investasi dan adopsi teknologi hijau dapat berjalan konsisten.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) baru terkait penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur.

AHY menjelaskan, dunia usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan arah kebijakan agar investasi dan adopsi teknologi hijau dapat berjalan konsisten. Kehadiran Perpres baru tersebut akan membuat para pelaku industri tidak khawatir jika menggunakan SAF.

"Yang di depan tentunya Kementerian ESDM, kalau ada Perpres misalnya, ini juga bagus untuk meyakinkan semua termasuk para pelaku industri," kata AHY dalam acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Kemenko Infra, Senin (26/1/2026).

AHY menilai, penguatan regulasi melalui Perpres akan menjadi dasar penting dalam membangun ekosistem SAF nasional, mulai dari produksi, distribusi, hingga kewajiban pemanfaatan bertahap oleh maskapai, sebagai bagian dari strategi penurunan emisi sektor transportasi udara.

"Saya senang karena kita sama-sama kawal yang namanya SAF (Sustainable Aviation Fuel), ini sesuatu yang baru. Teknologi sudah tersedia, sudah tersertifikasi, Pertamina misalnya, juga mengembangkan itu," lanjutnya.

Dia menjelaskan, uji coba penggunaan SAF telah dilakukan pada penerbangan Pelita Air, dengan fokus awal pada rute internasional. Ke depan, pemanfaatan SAF akan diperluas seiring dengan dukungan kebijakan lintas kementerian.

Menurut AHY, meskipun ketidakpastian merupakan bagian dari dinamika global, pemerintah tetap harus menyediakan kerangka kebijakan yang memberi rasa percaya bagi pelaku industri dan mitra internasional.

"Walaupun memang yang pasti adalah ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi harus ada option of certainty, clarity, confidence, trust. Kita bicara antar kementerian/lembaga, tetapi juga nanti partnership kita dengan negara-negara lain," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)