Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia dengan beras dalam negeri, agar dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj Jaenal Effendi menjelaskan bahwa pada Senin (26/1/2026) pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementan untuk mendorong kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama. Indonesia berkomitmen untuk berhenti bergantung kepada pasokan beras negara lain dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji.
"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat," ujar Jaenal, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU Kemenhaj, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%.
Baca Juga
- Masyarakat Bisa Beli Beras SPHP Maksimal 25 Kg, Bos Bulog: Biar Cepat Habis
- Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras Aman di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Wamenhaj Dahnil: Petugas Harus Siap Layani Jemaah Haji Berisiko Kesehatan Tinggi
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.
Pembahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.
Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Kemenhaj Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun legacy baru.
"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," ujarnya.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis bahwa pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
