jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan ada dua aspek penting dalam sistem imigrasi Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ibas saat peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2026 “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”.
BACA JUGA: Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Wakil Ketua MPR Ibas Ingatkan Amanat Konstitusi
Pertama, imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara, yang diatur dalam UU No. 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, dan kedua, imigrasi sebagai gerbang peradaban bangsa yang menggambarkan Indonesia di mata dunia.
Ibas pun mengutip filosofi politik dari penerima Nobel Sastra, Hannah Arendt, yang menyatakan, “The right to have rights is the fundamental condition of humanity,” yang berarti hak asasi manusia hanya bermanfaat jika dijamin oleh negara dan hukum.
BACA JUGA: Pastikan P3TGAI Tepat Sasaran, Ibas Sebut Irigasi Kuat Kunci Kesejahteraan Petani
Oleh karena itu, imigrasi yang humanis harus dilaksanakan dengan adil dan bermartabat, sesuai dengan konstitusi negara.
Ketua Faksi Partai Demokrat itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat imigrasi yang telah bekerja keras dalam meningkatkan sistem layanan imigrasi.
“Seperti implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital yang mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah, serta program pengawasan perbatasan untuk memperkuat keamanan sekaligus melayani masyarakat lokal,” beber Ibas.
Kemudian, Ibas memberikan beberapa masukan dan solusi untuk penyempurnaan sistem imigrasi, termasuk penguatan layanan di daerah terpencil, peningkatan transparansi aparatur, dan pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang dengan kepentingan nasional.
“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” pungkas Ibas.
Forum ini juga menghadirkan pandangan kritis dan pengalaman lapangan dari para pakar. Prof. Dr. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A menekankan bahwa keimigrasian adalah urusan multidimensi yang bersinggungan dengan keamanan nasional, demografi, dan pembangunan ekonomi.
Turut hadir dalam kegiatan ini para pakar dan praktisi keimigrasian, antara lain Prof. Dr. Iman Santoso, Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, Dr. Margaretha Hanita, Dr. Lisda Syamsumardian, Dr. Ahmad Ahsin Thohari, Dr. Muhammad Alvi Syahrin, Dr. Intan Nurkumalawati, Isidorus Anung Pribadhi, Florentina Dwiastuti, Loura Martha Van, Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, serta Dr. Paksi C.K. Walandouw. Dari Fraksi Partai Demokrat Komisi XIII DPR RI, hadir Rinto Subekti, H. Teuku Ibrahim, dan dr. Raja Faisal Manganju Sitorus.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
