Saat Sukarno Manfaatkan Pilot CIA untuk Jakarta

Ulah spionase asing dan hangatnya kondisi geopolitik tak melulu ditakuti. Di tangan Presiden Sukarno, aksi pilot CIA yang berusaha mengacaukan kondisi dalam negeri dan juga kondisi geopolitik yang diselimuti perang dingin, bisa menjadi peluang menguntungkan, alih-alih menjadi momok menakutkan.

Di ujung telepon, putra sulung Sukarno, Guntur Soekarnoputra menuturkan kembali peristiwa terkait pilot CIA itu. "Allen Lawrence Pope (nama pilot CIA itu). Pesawatnya ditembaki pesawat pemburu Mustang yang diawaki Kapten Dewanto," ucap Guntur saat dihubungi Suhartono, koleganya dan juga wartawan senior, dari Jakarta, Selasa (20/1/2026), yang turut disimak Kompas.

Setelah ditangkap dan diadili, menurut Guntur, Allen diberikan kebebasan oleh Bung Karno, dan kebebasan itu "dibarter" dengan pembangunan Jalan Bypass Jakarta yang membujur dari Tanjung Priok hingga arah Cililitan yang kini bernama Jalan Ahmad Yani.

"Syaratnya, dia (Allen Lawrence Pope) di Amerika tidak boleh muncul ke mana-mana atau membuat pernyataan apa pun (setelah dibebaskan)," tutur Guntur.

Itu adalah pengampunan Bung Karno terhadap Allen Lawrence Pope, penerbang CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat), yang ikut campur dalam pemberontakan Permesta (Piagam Perjuangan Semesta). Wilayah pemberontakan itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Buku Seri Historia: Kennedy dan Sukarno menyebutkan, 18 Mei 1958 menjadi hari sial bagi Pope. Didampingi operator radio JH Rantung, Pope terbang dini hari di atas Kota Ambon dalam operasi yang menenggelamkan satu unit kapal Angkatan Laut RI (ALRI), membom sebuah pasar, dan merusak gereja. Sebanyak 6 warga sipil dan 17 militer tewas. Setelah itu, Pope mengalihkan serangannya ke arah konvoi ALRI yang bergerak dari pelabuhan Ambon menuju Morotai untuk melaksanakan Operasi Amphibi.

Misi operasi yang dipimpin Letnan KKO HHW Huhnholzs tengah berupaya merebut lapangan terbang Morotai. Lapangan terbang itu menjadi basis untuk melancarkan operasi udara dan dukungan udara terhadap Operasi Merdeka menumpas Permesta.

Pimpinan operasi itu sempat mengira pesawat B-26 yang diterbangkan Pope merupakan pesawat kawan. Namun, keraguan itu hilang setelah pesawat itu membuat gerakan menukik dua kali dan melancarkan tembakan dan bom yang meleset. Menanggapi serangan itu, Kapal Komando RI Sawega dan PR-203 RI Pulau Raas melakukan serangan balasan dan berhasil mengenai pesawat B-26.

Saat itu, Pope berusaha melarikan diri, menerbangkan pesawatnya dengan membumbung ke atas. Ketika mencapai 6.000 kaki, pesawat itu terbakar. Pope dan Rantung melompat. Keduanya selamat, tetapi kaki Pope patah akibat terbentur ekor pesawat.

Ketika B-26 jatuh, pesawat pemburu Mustang mengejarnya. Demi keamanan, B-26 ditembaki hingga pesawat itu meluncur ke laut dan menghilang. Belakangan baru diketahui pesawat Mustang itu milik Angkatan Udara RI yang datang untuk membantu dan dipiloti Kapten Dewanto, seperti yang diungkapkan Guntur.

Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA, seperti dikutip dalam buku Kennedy dan Sukarno, mengungkap, dalam kantong pakaian terjun Pope ditemukan sejumlah catatan pribadi, laporan terbang operasinya, dan kartu anggota klub perwira di Clark Field, Filipina. Dokumen-dokumen tersebut menjelaskan identitas dirinya yang sebenarnya, seorang perwira Amerika Serikat yang membom Indonesia atas perintah pemerintahnya.

Saat itu, Pope bisa saja langsung ditembak mati. Namun, dia diadili.

Pada 18 Mei 1958 malam, berita tertangkapnya Pope sampai ke Markas Besar CIA di AS. Direktur CIA, Allen Dulles, segera mengirim telegram kepada para perwira CIA di Indonesia, Filipina, Taiwan, dan Singapura: tinggalkan posisi, hentikan pengiriman uang, tutup jalur pengiriman senjata, musnahkan semua bukti, dan mundur teratur. Menurut Tim Weiner, inilah saatnya bagi AS untuk pindah posisi. Sesegera mungkin kebijakan luar negeri AS berubah arus.

Pada 1958, Pengadilan Tentara Jakarta menjatuhkan hukuman mati untuk Pope. Dalam wawancara dengan Tim Weiner pada 2005, Pope mengakui bahwa operasi CIA di Indonesia gagal.

Sukarno saat bertemu Presiden AS, John F Kennedy di Gedung Putih, Washington AS, pada 24 April 1961, menawarkan pembebasan Pope asalkan AS mendukung Indonesia merebut Irian Barat. Saat itu, Kennedy belum menentukan sikap.

Pada pertengahan Februari 1962, adik Kennedy, Jaksa Agung Robert Kennedy berkunjung ke Indonesia. Bobby, panggilannya, membawa dua misi: meredakan ketegangan Indonesia-Belanda soal Irian Barat dan membebaskan Pope.

Terkait pembebasan Pope, seperti diungkapkan Guntur, Sukarno disebut memberikan pengampunan terhadap Pope, "Sekarang pergilah! Sembunyikan dirimu di Amerika Serikat secara rahasia. Jangan memperlihatkan dirimu di muka umum. Jangan bikin cerita-cerita di surat kabar.”

Pengampunan itu tidak cuma-cuma. Pemberian pengampunan itu menjadi salah satu strategi Sukarno dalam merebut Irian Barat, di mana AS berada di pihak Indonesia. Satu lagi, seperti diungkap Guntur, untuk pembangunan Jalan Bypass.

Guntur mengungkapkan, kala itu, saat membaca berita pembangunan Jalan Bypass Jakarta, sempat bertanya kepada Sukarno perihal pembangunan jalan itu yang merupakan hasil barter dengan pembebasan Pope. "Beliau bergurau, ‘semoga (Amerika) mengirimkan Allen Pope-Allen Pope yang lain’," ucap Guntur yang menyebut Soekarno saat itu tertawa-tawa kecil.

Jalan yang kini menjadi urat nadi ekonomi Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya itu, menurut sejarawan arsitektur, Mohammad Widyarta, bukan hasil proyek pembangunan biasa.

Pembangunan jalan bypass merupakan bagian dari proyek penyelenggaraan Asian Games ke-4 pada 1962, dengan mengimplementasikan pengembangan kawasan timur Jakarta yang telah dituangkan dalam Rencana Garis Besar Jakarta 1957.

Berkat campur tangan Sukarno, menurut Widyarta, seperti dituliskan dalam artikelnya Foreign Aid and Modern Architecture in Indonesia: Intersecting Cold War Relations and Funding for the Fourth Asian Games, 1962, yang dipublikasikan Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand (Shahanz), pembangunan jalan itu didanai oleh AS. Material konstruksi senilai lebih dari 3 juta dollar AS, berikut peralatan pembangunannya, dibawa dari AS. Pembangunannya dikerjakan setiap hari non-stop di bawah supervisi AS.

Demi kepentingan Asian Games ke-4, jalan bypass bukan satu-satunya proyek yang digarap Pemerintah RI kala itu. Ada pula proyek pembangunan stadion olah raga yang kini dikenal sebagai Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia.

Hal menarik dari pekerjaan tersebut, menurut Widiyarta, hampir semua proyek itu didanai oleh negara-negara yang terlibat Perang Dingin. Stadion olahraga dibangun dengan bantuan Uni Soviet, Hotel Indonesia dibantu Jepang, sedangkan Jalan Bypass didanai AS. Widyarta menyebut, pembangunan ketiga proyek tersebut bisa terjadi berkat peran Sukarno. "Adanya bantuan asing itu sangat terkait dengan kemampuan Sukarno," kata Widyarta.

Bayangkan, Uni Soviet sebagai negara blok timur, dan AS sebagai negara blok barat, masing-masing mendanai proyek pembangunan yang didesain untuk mendukung Asian Games ke-4 di Jakarta. Kedua negara yang terlibat perang dingin di masa itu, alih-alih bersaing, malah berkolaborasi mendukung pembangun Jakarta menjadi kota modern.

Widiyarta menyampaikan, ekonomi Indonesia yang belum memadai dan masih kurangnya tenaga ahli di dalam negeri hingga 1960-an, membuat bantuan dari luar negeri sangat dibutuhkan.

Di tengah perang dingin yang berkecamuk, Indonesia lewat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika menyatakan sebagai negara yang netral. Posisi ini diperkuat pada 1961 saat Indonesia menjadi bagian dari negara non-blok bersama Yugoslavia, India, Mesir dan Ghana.

Meski telah menyatakan non-blok, menurut Widiyarta, Indonesia tetap menarik bagi negara-negara yang terlibat perang dingin. Baik pemerintah Uni Soviet maupun AS berupaya menarik Indonesia dalam pengaruh mereka masing-masing. Bantuan pun diberikan oleh masing-masing negara itu sebagai alat untuk membangun hubungan antar-negara, sekaligus uji coba menerapkan pengaruh mereka.

Dalam kondisi ini, lanjut Widiyarta, Indonesia memilih untuk meniru Yugoslavia yang kala itu memanfaatkan kompetisi di antara kedua negara yang terlibat perang dingin itu untuk memperoleh keuntungan. Dalam kurun waktu 1950 hingga 1961, Indonesia memperoleh bantuan dari AS sebesar 544,9 juta dollar AS. Pada 1960, Uni Soviet memberikan bantuan sebesar 250 juta dollar AS.

Asvi Warman Adam, profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik BRIN, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (21/1/2026), menyebutkan, dukungan bantuan Uni Soviet dan AS terhadap Pemerintah RI kala itu tak lepas dari kompetisi berebut pengaruh. Menurutnya, meski saat itu masih terus membangun dan sumber daya ekonomi belum memadai, karena negara baru berusia kurang dari 20 tahun, Indonesia tetap menarik dikarenakan kaya akan sumber daya alam.

Dalam konteks saat ini, menurut Asvi, kondisi global tentu sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di dalam negeri. Apalagi, kondisi geopolitik belakangan ini cukup hangat, salah satunya campur tangan Pemerintah AS yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Kemudian disusul Presiden AS Donald Trump yang gembar-gembor ingin menguasai Greenland.

Namun demikian, lanjutnya, perlu juga diingat bahwa investasi dari luar negeri juga sangat ditentukan kepastian hukum dan kondisi demokrasi di dalam negeri. Saat ini, Indonesia juga sudah berusia 80 tahun, sudah melalui Orde Baru hingga Reformasi. Melihat kondisi saat ini, Asvi mengingatkan, alih-alih bergerak ke arah demokratis, Indonesia kini bergerak ke arah otoritarian, dan korupsi pun masih merajalela.

“Demokrasi dan pemerintah yang bersih itu prasyarat untuk masuknya investasi asing,” ujar Asvi mengingatkan.

Gejala pelemahan demokrasi seperti diingatkan Asvi, telah disuarakan sejumlah kelompok masyarakat sipil sejak akhir 2025. Salah satunya dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Orang Muda, Represi dan Tantangan Reformasi Sektor Keamanan,” yang diadakan Public Virtue dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, pada 21 Oktober 2025.

Dalam diskusi itu,  peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Alviani Salsabillah, menyebutkan, salah satu bentuk pelemahan demokrasi itu terlihat dari kriminalisasi yang menyasar aktivis atas opini atau kritik mereka terkait situasi terkini soal politik, hukum, hingga ekonomi yang sedang menjadi keresahan bersama.

Padahal, menurut Alviani, suara-suara itu merupakan bentuk kepedulian mereka sebagai warga negara. Alhasil, sebagian warga lainnya memilih untuk menyensor apa-apa saja pikiran kritis mereka, lebih-lebih terkait kebijakan negara. 

”Berangkat dari situasi itu, saya ingin menunjukkan ada situasi-situasi berbahaya terhadap demokrasi kita. Jangan-jangan ke depan menjadi otoritarianisme baru atau kembali ke zaman Orde Baru yang sangat otoriter,” kata Alviani. 

Asvi pun memandang ada kondisi paradoks jika demonstrasi dianggap sebagai hambatan pembangunan. Karena sesungguhnya investasi membutuhkan kepastian hukum dan demokrasi yang sehat. “Justru dengan situasi ketika banyak korupsi, modal asing juga mungkin memilih tempat lain,” ujarnya.

Dari sejarah kita belajar bahwa ancaman dari luar bisa saja menjadi peluang, meski kondisinya pelik. Akan tetapi, kondisi di dalam negeri juga tak kalah penting dalam menentukan gerak maju sebuah negara. Karena tentu kita ingin negara ini terus bergerak maju layaknya Jalan Bypass yang membelah timur Jakarta, salah satu akses utama menuju Pelabuhan Tanjung Priok, tempat berbagai komoditas lokal diberangkatkan untuk menjelajah ke berbagai negeri.