- KPAI meminta program Makan Bergizi Gratis tidak disikapi hanya secara birokratis dan harus mengedepankan kepentingan terbaik anak.
- Alasan makanan tidak habis sering disebabkan oleh anak sudah kenyang, selera makan, atau masalah kesehatan spesifik.
- KPAI mendorong pendataan rekam medis AKG agar program MBG disesuaikan kebutuhan gizi individu anak.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa dinamika di lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa disikapi dengan pendekatan birokratis semata.
Menurutnya, narasi “penolakan” makan bergizi gratis oleh sekolah maupun anak sering kali tidak akurat dan perlu disikapi dengan pendekatan psikologis serta medis.
KPAI menemukan bahwa penggunaan diksi “penolakan” tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan anak-anak penerima manfaat MBG, alasan makanan tidak dihabiskan bersifat sederhana dan manusiawi.
Beberapa faktor yang ditemukan antara lain kondisi fisik anak yang sudah kenyang karena sarapan di rumah atau sebelumnya makan di kantin sekolah. Selain itu, faktor preferensi dan sensorik seperti selera, aroma makanan, hingga kebosanan terhadap menu juga menjadi alasan.
Faktor kesehatan turut berperan, termasuk adanya alergi atau kondisi medis tertentu yang membuat anak tidak dapat mengonsumsi bahan makanan tertentu.
“Jangan sampai narasi ‘penolakan’ menciptakan stigma negatif bagi sekolah atau anak. BGN dan SPPG harus hadir dengan pendekatan ramah anak (best interest of the child), bukan sekadar instruksi yang melibatkan aparat keamanan,” ujar Jasra dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
KPAI juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki baseline data berupa rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak. Data tersebut dinilai penting agar pelaksanaan MBG tidak bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing anak.
“Jika kita punya rekam medis AKG dari PAUD hingga kuliah, MBG akan menjadi instrumen penyelamat generasi (gold standard). Kita bisa mendeteksi dini anak yang malnutrisi, obesitas, hingga yang memiliki gangguan tiroid atau anemia,” kata Jasra.
KPAI juga menyoroti data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menunjukkan tren kesehatan anak usia sekolah yang mengkhawatirkan. Sekitar 15–20 persen anak usia sekolah mengalami gejala maag atau gangguan lambung akut.
Baca Juga: Menteri PPPA Tegas Soal MBG: Hak Anak yang Tak Boleh Dilanggar
Selain itu, terjadi peningkatan kasus hipertensi, diabetes, dan obesitas pada usia dini akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih dari makanan olahan.
Berdasarkan hasil monitoring KPAI sepanjang 2025, tercatat sebanyak 12.658 anak mengalami keracunan makanan dalam program MBG yang tersebar di 38 provinsi. Tiga wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 4.877 kasus, Jawa Tengah 1.961 kasus, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 1.517 kasus.
Selain itu, laporan pengaduan KPAI sepanjang 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak. Kekerasan fisik dan psikis di lingkungan pendidikan masih menjadi kasus yang paling dominan.
KPAI mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tidak dilakukan dengan cara pemaksaan yang berpotensi menambah beban psikologis anak atau bahkan menciptakan bentuk kekerasan baru di lingkungan pendidikan.
