jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta percepatan pencairan bantuan perbaikan rumah untuk tenaga kesehatan yang terdampak bencana di Sumatra.
Menurut dia, kondisi rumah nakes saat ini banyak yang masih belum layak huni, sehingga dikhawatirkan menghambat pelayanan kesehatan.
BACA JUGA: Menkes: Harga Tiket Pesawat Menuju Aceh Sangat Mahal daripada ke Malaysia
Hal itu diutarakan Budi dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Sumatra, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).
“Kalau rumah tenaga kesehatannya belum beres, mereka juga tidak bisa bekerja dengan baik,” kata Budi.
BACA JUGA: Menkes: Super Flu Biasa, Bukan Seperti Covid-19 yang Mematikan
Dia mengungkapkan, dari total sekitar 3.200 rumah nakes yang mengalami kerusakan, sebanyak 607 unit telah diverifikasi lengkap dan siap dicairkan bantuannya.
Data tersebut telah dilengkapi secara terperinci, mulai dari nama, alamat, foto kondisi rumah, hingga titik lokasi berbasis Google Maps dan nomor induk kependudukan (NIK).
BACA JUGA: Hadir di IMEDIC 2025, Menkes Budi Bicara Soal Sinergi
“Yang 607 ini sudah bersih datanya, sudah diverifikasi oleh BNPB dan pemerintah daerah. Saya mohon ini bisa dicairkan minggu ini sebagai batch pertama,” kata dia.
Budi bilang pencairan lebih awal untuk 607 unit tersebut akan menjadi contoh dan pemicu percepatan penyaluran bantuan bagi ribuan rumah nakes lainnya yang masih dalam proses verifikasi.
“Kalau yang ini bisa cair duluan, daerah lain akan terdorong untuk segera menyelesaikan prosesnya. Nakes ini saling komunikasi, jadi, efeknya bisa cepat,” tuturnya.
Bantuan renovasi rumah nakes disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari Rp 15 juta, Rp 30 juta, hingga Rp 60 juta untuk kerusakan berat.
Menkes menargetkan perbaikan rumah nakes dapat dipercepat sebelum Ramadan agar para tenaga kesehatan dapat kembali bekerja secara optimal.
Budi menegaskan, percepatan bantuan rumah nakes menjadi bagian penting dari pemulihan layanan kesehatan pascabencana.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas kesehatan kembali beroperasi normal paling lambat akhir Maret 2026.
“Ini krusial. Kami ingin layanan kesehatan pulih 100 persen, dan itu sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatannya,” katanya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
