Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama seluruh mitra kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (27/1) untuk membahas penanganan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Pada permulaan rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus membeberkan update total korban bencana di sana. Menurutnya, sebanyak 1.200 orang meninggal dunia, sementara 142 orang masih hilang.
“Menurut data dari BNPB tanggal 27 Januari 2026, pukul 01.00 WIB dini hari, bencana alam di Provinsi Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah menelan korban meninggal dunia sedikitnya 1.200 jiwa, 142 orang hilang, belum ditemukan dan 113.903 orang masih mengungsi,” ucap Lasarus.
Selain itu, menurut Lasarus, sebanyak 53.142 rumah tercatat rusak berat akibat bencana banjir-longsor tersebut.
“Selain itu bencana alam terbesar di penghujung tahun 2025 tersebut juga memberi dampak pada kerusakan infrastruktur dan transportasi di tiga wilayah tersebut, antara lain 53.412 unit rumah rusak barat, 45.085 unit rumah rusak ringan,” jelas Lasarus.
“Dan sejumlah 2.165 jalan serta 866 jembatan ikut terdampak. Maksudnya 2.165 kilometer mungkin jalan ini yang terdampak,” tambahnya.
Dalam rapat ini, Lasarus menyebut, Komisi V DPR ingin mendapatkan penjelasan terkait pembangunan hunian tetap untuk para korban yang rumahnya mengalami rusak berat.
Lasarus menjelaskan, dari jumlah hunian tetap yang direncanakan oleh Kementerian PKP, masih ada selisih dari jumlah rumah yang rusak berat.
“Jadi antara data yang dikeluarkan oleh BNPB dengan persiapan atau penanganan oleh pemerintah yang jauh berbeda, yang rusak berat 53.000 sekian sementara di satu sisi target pembangunan hunian tetap oleh pemerintah baru 20.057 unit,” ucap Lasarus.
“Jadi, terdapat selisih 33.355 unit tentu yang 33.355 unit ini mengalami keresahan apakah mereka juga akan mendapat bantuan,” tambahnya.
