Takaichi Sebut Aliansi dengan AS Berisiko Runtuh Jika Jepang Abaikan Konflik Taiwan

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperingatkan bahwa aliansi strategis antara Jepang dan Amerika Serikat dapat runtuh jika Tokyo memilih untuk mengabaikan konflik di Taiwan. Namun, ia mulai menjaga jarak dari pernyataan sebelumnya yang sempat mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer langsung Jepang.

Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi dalam sebuah program televisi nasional sebagai respons atas kritik dari partai oposisi pada Senin, 26 Januari. Para pengkritik menilai pernyataan Takaichi sebelumnya telah memicu ketegangan yang tidak perlu dengan Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Takaichi memberikan klarifikasi atas pernyataannya di parlemen pada November lalu yang sempat memperburuk hubungan Tokyo-Beijing. Ia menegaskan bahwa Jepang tidak akan secara otomatis mengambil tindakan militer apabila terjadi konflik bersenjata antara Tiongkok dan Amerika Serikat terkait Taiwan.

“Saya ingin memperjelas bahwa ini bukan tentang Jepang yang maju dan mengambil tindakan militer jika Tiongkok dan AS terlibat konflik,” kata Takaichi, dilansir dari AsiaOne, Selasa, 27 Januari 2026.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Jepang memiliki kewajiban untuk mengevakuasi warga negaranya serta sekutu yang berada di wilayah konflik.

Menurut Takaichi, Jepang harus mengambil langkah jika pasukan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Jepang diserang. Ia menyatakan bahwa apabila pasukan AS yang bertindak bersama Jepang diserang dan Jepang tidak melakukan apa pun, maka aliansi Jepang-AS akan runtuh. Dalam situasi tersebut, Jepang akan merespons sesuai batas hukum yang berlaku.

Berdasarkan konstitusi pasifis Jepang, negara tersebut dilarang melakukan aksi militer ofensif. Namun, Jepang memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri secara kolektif jika sekutunya diserang dan situasi tersebut dinilai mengancam kelangsungan hidup negara.

Komentar Takaichi pada November lalu sempat memicu kemarahan Beijing, yang berdampak pada pembatasan ekspor, pembatalan penerbangan, serta kecaman diplomatik terhadap Jepang.

Hingga kini, Takaichi menolak mencabut pernyataan tersebut dan menyatakan posisinya konsisten dengan kebijakan jangka panjang Jepang terkait keamanan regional.

Pernyataan terbaru ini disampaikan menjelang pemilihan umum Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari mendatang. Takaichi, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2025, saat ini memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk memenangkan pemilu. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Taiwan Sebut Drone Tiongkok Lakukan Aksi Provokatif di Laut China Selatan