DPRD Sebut Surabaya Masih Punya Titik Kemacetan Berulang

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyoroti titik kemacetan berulang yang butuh penanganan lebih serius dan terkoordinasi. Meski secara umum relatif terkendali dibandingkan kota-kota metropolitan lain.

Menurutnya, kemacetan di Surabaya terpusat di ruas-ruas tertentu seperti Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta area proyek pembangunan jalan.

“Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya memang masih lebih baik. Tapi kita punya simpul-simpul kemacetan yang terus berulang, terutama di Ahmad Yani, Margomulyo–Kalianak, dan lokasi proyek,” kata Bahtiyar dikutip Selasa (27/1/2026).

Kepadatan lalu lintas meningkat tajam pada jam sibuk pagi dan sore hari, terutama pertemuan arus kendaraan dari Surabaya dan Sidoarjo. Lalu semakin parah saat proyek infrastruktur berjalan, salah satunya di kawasan Taman Pelangi.

“Setiap ada proyek, Pemkot harus sejak awal menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif. Jangan sampai proyek sudah berjalan, tetapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal dan justru menimbulkan kemacetan baru,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan lalu lintas. Ia menilai peran kepolisian perlu diperkuat bersama Dinas Perhubungan agar pengaturan di lapangan berjalan lebih efektif.

“Pengendara biasanya lebih patuh jika ada petugas resmi dan kepolisian. Ini soal kedisiplinan sekaligus keselamatan bersama,” imbuhnya.

Selain faktor proyek, Bahtiyar menyoroti lonjakan kemacetan yang kerap muncul saat long weekend dan libur panjang. Ia menyebut kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik sering mengalami kepadatan ekstrem akibat tingginya aktivitas kendaraan berat dari kawasan pergudangan dan industri.

“Beberapa kali terjadi penumpukan hingga berjam-jam. Bahkan ada warga yang membutuhkan waktu empat sampai lima jam hanya untuk keluar tol. Ini jelas sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota Surabaya lebih aktif melibatkan pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, dalam pengaturan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan libur panjang.

“Pihak perusahaan paling memahami jam keluar-masuk truk. Jika bisa diatur bersama, misalnya dengan penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas, dampaknya akan signifikan untuk mengurangi kemacetan,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD Surabaya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga. Penanganan kemacetan, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara reaktif, melainkan harus dirancang secara matang dan kolaboratif.

“Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka bisa berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni,” pungkasnya. (lta/ham)