jpnn.com, JAKARTA - Ribuan buruh akan kembali melakukan aksi turun ke jalan, yang berfokus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1).
Aksi yang melibatkan ribuan buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. tersebut akan dimulai dari Patung Kuda pukul 10.00 WIB,
BACA JUGA: Temui Serikat Buruh PT PAKERIN, Dirjen AHU Berjanji Lakukan yang Terbaik
Pada aksi tersebut, buruh PT. Pakerin Mojokerto yang hari ini unjuk rasa di Kementerian Hukum, juga akan kembali ikut aksi besok.
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan buruh menuntut tiga hal dalam aksi kali ini.
BACA JUGA: Buron 3 Bulan, Pelaku Penganiayaan Buruh di Bandung Ditangkap
Pertama, menuntut kebijakan UMP dan rekomendasi UMSP DKI Jakarta tahun 2026.
Kedua, tuntutan tentang perubahan UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dinilai melanggar aturan.
BACA JUGA: 10 Ribu Bakal Buruh Gelar Deklarasi Manifesto Perjuangan, Tolak Upah Murah
Ketiga, meminta penjelasan terkait ancaman PHK massal di PT. Pakerin Mojokerto akibat konflik pemilik perusahaan dan pembekuan dana operasional.
Permasalahan PHK tersebut dinilai dapat berdampak pada sekitar 2.500 buruh yang tiga bulan belum digaji.
Said menyatakan aksi tersebut akan menjadi bentuk perlawanan terbuka kelas pekerja terhadap serangkaian kebijakan dan keputusan pemerintah, yang dinilai mengancam kepastian kerja dan penghidupan buruh.
Dia menegaskan persoalan kebijakan upah di DKI Jakarta tahun 2026 kembali membuktikan kegagalan pemerintah daerah, dalam memahami kebutuhan hidup buruh dan kerangka hukum pengupahan.
Said mengungkapkan penetapan angka UMP DKI Jakarta 2026 sudah blunder sejak awal, karena lebih kecil dibanding daerah industri penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
Terkini, Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI kembali blunder, karena rekomendasi UMSP yang dianggap salah arah dan berpotensi menjerumuskan Gubernur DKI.
“Sudahlah blunder di nilai UMP DKI yang lebih kecil dari Bekasi dan Karawang, serta murah di tengah kebutuhan hidup yang tinggi, nombok. Sekarang UMSP kembali blunder,” ujar Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1).
“Untuk perkembangan daripada UMP DKI 2026, Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI kembali blunder,” tuturnya.
Selain aksi di depan Istana Negara, Rencana aksi lanjutan akan dilakukan di kantor YouTube Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada hari yang sama.
Aksi tersebut menyusul pemblokiran kanal YouTube resmi Partai Buruh dan akun FSPMI Official tanpa alasan yang jelas. (mc31/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Pemilihan Langsung Cermin Kedaulatan Rakyat
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
