Bisnis.com, LHOKSEUMAWE — Untuk pemulihan ekonomi dan menahan laju inflasi Aceh tahun ini diperlukan percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk melancarkan akses distribusi produk pertanian, perkebunan dan komoditas unggulan.
Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan tingkagt inflasi di Aceh menghadapi tantangan berat pada tahun ini yang disebabkan oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November tahun lalu.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 16 hingga 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.
Menurut Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk akses distribusi komoditas itu diperlukan karena wilayah yang terkena bencana alam merupakan sebagian besar daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan produk unggulan Aceh.
“Rehab infrastruktur itu, selain jalan dan jembatan juga infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi yang perlu diperbaiki karena dampak banjir. Perlu juga upaya segera penyiapan lahan agar siap tanam. Karena Presiden Prabowo sudah menginstruksikan dan menyediakan anggaran, maka perlu percepatan pelaksanaannya,” ujarnya kepada Bisnis, di Lhokmeumawe, Selasa (27/1/2026).
Dia menambahkan saat ini pemulihan sarana infrastruktur bersifat darurat sudah sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan TNI, berupakan akses jalan dan jembatan darurat.
Baca Juga
- Camat di Medan Nekat Pakai Kartu Kredit Pemda Buat Judol hingga Rp1,2 Miliar
- Video Viral TKA Kabur Saat Razia di Bayung Lencir, Kadisnakertrans Muba: Hoaks
- 201 Kepala Sekolah Dilantik, Aceh Lakukan Pembenahan Pendidikan
Namun, lanjutnya, wilayah bencana di Aceh yang merupakan daerah penghasil pertanian dan komoditas unggulan itu harus dipulihkan secara permanen sehingga distribusi hasil panen perkebunan bisa dilakukan dengan lancer.
Prabu mengungkapkan sejumlah komoditas utama dari wilayah terdampak bencana itu, seperti padi, cabe, kopi, bawang dan hasil perkebunan yang berkaitan langsung dengan kelangsung ekonomi Aceh dan perkembangan angka inflasi.
“Jadi dari sisi inflasi ini juga berdampak besar, apalgi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bank Indonesia ingin terlibat lebih jauh bagaimana perdagangan bisa kembali pulih dan harga produk kebutuhan pokok kembali stabil pada tingkat harga yang wajar,” kata Kepala Bi Lhokseumawe itu lagi.
Terkait dengan hal ini, lanjutnya, himbauan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf supaya tidak ada upaya di pasar untuk menaikan harga bahan pokok bisa dipatuhi oleh pelaku pasar sehingga gejolak inflasi bisa diredam.
Dia mengatakan Bank Indonesia berupaya melakukan kerjasama lintas terkait untuk memperjuangkan menjaga angka inflasi serta menggerakan transaksi perdagangan berjalan dengan wajar supaya ekonomi Aceh berjalan dengan baik.
Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer 2026 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.
Dari total dana tersebut, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh dengan 23 kabupaten/kota yang ada di sana. Sedangkan untuk Sumut mencapai Rp 6,3 triliun untuk Sumut dengan 33 kabupaten/kotanya, dan untuk Sumatra Barat sebesar Rp 2,7 triliun dengan 19 kabupaten/kotanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.
