Washington, VIVA – Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) disebut tengah bersiap membuka kantor cabang di Venezuela sebagai langkah awal membangun kehadiran permanen Amerika Serikat di negara tersebut.
Upaya ini diyakini bertujuan memengaruhi arah politik dan masa depan Venezuela, sebagaimana dilaporkan CNN International, Selasa, 27 Januari 2026, dengan mengutip sejumlah sumber.
Menurut laporan tersebut, CIA saat ini berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk merancang bentuk keterlibatan Amerika Serikat di Venezuela, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rencana jangka panjang, Departemen Luar Negeri diperkirakan akan mengambil peran sebagai representasi diplomatik resmi AS di negara itu.
Namun sebelum pembukaan kembali kedutaan secara resmi, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut akan mengandalkan keberadaan kantor cabang CIA untuk memulai proses masuk kembali ke Venezuela.
Kantor cabang ini akan berfungsi sebagai saluran awal guna menjalin kontak informal dengan berbagai faksi politik di dalam negeri Venezuela.
- Ist
Sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa CIA juga berpotensi memberikan pengarahan intelijen kepada pejabat Venezuela, khususnya terkait pihak-pihak yang dianggap sebagai rival strategis Amerika Serikat, seperti China, Rusia, dan Iran.
"Mendirikan kantor cabang adalah prioritas utama. Sebelum jalur diplomatik dibuka, kantor cabang dapat membantu membangun saluran penghubung, yang akan dilakukan dengan intelijen Venezuela, dan itu memungkinkan terjadinya percakapan yang tidak bisa dilakukan oleh para diplomat," kata seorang mantan pejabat pemerintah AS yang mengetahui rencana tersebut, seperti dikutip CNN.
Langkah ini muncul setelah Amerika Serikat pada 3 Januari melancarkan operasi besar di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya kemudian dibawa ke New York dan didakwa atas dugaan keterlibatan dalam kasus "narko-terorisme".
Dalam persidangan di pengadilan New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Pemerintah Venezuela menanggapi operasi tersebut dengan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian secara sementara mengalihkan kewenangan kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Ia secara resmi dilantik sebagai presiden sementara dalam sidang Majelis Nasional pada 5 Januari.
