Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang kasus tata kelola minyak hari ini,
Ahok mengungkapkan beberapa fakta saat menjadi saksi di sidang kasus tata kelola minyak. Mulai dari kondisi Pertamina yang merugi, digitalisasi, hingga adanya pencopotan pejabat-pejabat teras.
Simak fakta-fakta kesaksian Ahok di sidang tata kelola minyak: Pengawasan KetatAhok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.
Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.
"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.
Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.
Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.
Pertamina Sering Rugi
JPU mendalami cara komisaris untuk mengawasi agar Pertamina selalu mendapatkan untung atau bisa menjaga keuntungan. Ahok menjawab bahwa meskipun Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung.
"Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di tata niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi," ujar Ahok.
Ahok pun menjelaskan bahwa kondisi kerugian yang dialami Pertamina lantaran pemerintah memerintahkan agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, Pertamina dalam hal ini jajaran direksi kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan.
"Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju," imbuhnya.
Adapun, Ahok juga sempat mengadukan persoalan ini ke Presiden. Dia menyarankan agar sistem subsidi bisa diubah ke per individu dengan mekanisme digital melalui aplikasi myPertamina.
Namun, sistem baru itu tidak disetujui oleh kepala negara. Padahal, apabila sistem subsidi ini diubah maka Pertamina dinilai bisa mendapatkan untung sekitar US$6 miliar per tahun.
"Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang, saya bisa untung US$6 Miliar kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucher digital," pungkasnya.
