PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam buka suara terkait rencana pemerintah yang bakal mengalihkan pengelolaan tambang emas martabe milik PT Agincourt Resources ke holding BUMN pertambangan, MIND ID. Sekretaris Perusahaan Antam Wisnu Haryanto, mengatakan pihaknya bakal melaksanakan pengambilalihan jika diberi tugas oleh pemerintah.
Ia menekankan, Antam berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memberdayakan masyarakat sekitar tambang melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. ANTAM juga akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana tersebut.
“Untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wisnu kepada Katadata.co.id, Rabu (28/1).
Antam adalah anggota holding BUMN pertambangan, MIND ID yang memiliki sektor bisnis yang sama,dengan Agincourt, yakni tambang emas. Menteri Sekretariat Negara Prasteyo Hadi sebelumnya menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan pengelolaan lahan 28 perusahaan yang dicabut izinnya terkait bencana Sumatra ke PT Agrinas Palma Nusantara dan MIND ID melalui Danantara.
Wisnu menegaskan, Antam sebagai BUMN Pertambangan siap menjalankan tugas dari pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya emas nasional memberikan manfaat bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan amanat konstitusi.
“Antam akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku,” kata Wisnu.
Penulis Katadata.co.id, telah meminta konfirmasi ke Danantara, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian, dan Sekretaris Perusahaan UNTR, Ari Setiawan. Namun hingga berita ini diterbitkan belum merespons.
Agrinas dan MIND ID akan Ambil Alih Izin Usaha 28 Perusahaan di Sumatra
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak sebelumnya menjelaskan, pengalihan izin berusaha sektor perkebunan akan diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara. Sedangkan, alih konsesi pertambangan akan dikoordinasikan oleh MIND ID.
“Untuk izin usaha perkebunan dikelola Agrinas Palma Nusantara. (Jika) Berkaitan tambang, MIND ID akan mengoordinasikan sesuai dengan karakteristik jenis usaha tambangnya,” kata Barita di Kejaksaan Agung pada Selasa (27/1).
Barita tidak menjelaskan BUMN sektor pertambangan mana saja yang telah ditunjuk untuk mengelola aset hasil pencabutan izin tersebut. Namun, ia mengatakan, pengaturan dan koordinasi pengambilalihan usaha tambang berada di bawah MIND ID.
“Jadi itu disesuaikan. Misalnya timah, nikel, akan dilakukan oleh BUMN yang berbisnis di bidang sektor sesuai dengan jenis tambang itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menguasai kembali lebih dari 4 juta ha lahan kawasan hutan dari perusahaan yang izinnya dicabut. Dari total tersebut, sekitar 1,5 juta ha telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyetujui pencabutan izin pengelolaan hutan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Keputusan tersebut disampaikan oleh Satgas PKH di Istana Merdeka Jakarta pada 20 Januari lalu.
Pencabutan izin itu mencakup 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare (ha). Selain itu, pemerintah juga mencabut izin enam perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
