Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja APBN Sumatra Selatan (Sumsel) hingga akhir 2025 mencatat defisit anggaran, meski pendapatan negara menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan hingga 31 Desember 2025, pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp16,45 triliun atau 93,91% dari target.
Dia menjelaskan, penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp13,22 triliun atau tumbuh 7,31% (year on year/yoy).
"Penerimaan (perpajakan) didorong sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan perhutanan serta implementasi coretax," ucap Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp48,25 triliun atau 95,30% dari pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan negatif 8,85% yoy.
Rahmadi menuturkan bahwa instrumen belanja Kementerian/Lembaga juga mengalami tekanan dengan realisasi Rp14,49 triliun.
Baca Juga
- Awal 2026 Pemko Pekanbaru Perbaiki 17 Ruas Jalan
- Aceh Tamiang Butuh Pembangunan Kembali 20.000 Unit Rumah
- Pemda Sumbar Belum Tindaklanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Ini Alasannya
"Tekanan itu terdampak kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya aktivitas belanja modal," katanya.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel tetap menjadi penyokong utama fiskal regional. Adapun realisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp33,76 triliun atau 96,53% dari pagu.
"TKD tumbuh 2,02% (cumulative-to-cumulative/ctc), stabilitas itu terutama dari DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yang terus memperkuat kesinambungan pembangunan daerah," pungkasnya.



:strip_icc()/kly-media-production/medias/5485532/original/063823000_1769510810-IMG_6221.jpeg)
