Penulis: Yosep Haay
TVRINews, Manokwari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat menggelar Forum Pimpinan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi akhir Tahun Anggaran 2025 sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada 2026.
Forum berlangsung di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, bertepatan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran negara di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat mengundang pimpinan instansi vertikal, satuan kerja, serta pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Moch. Abdul Kobir, menyampaikan forum ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendorong pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kita harus tetap fokus pada kualitas belanja. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Moch. Abdul Kobir, dikutip Rabu, 28 Januari 2026.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat, karena pembangunan tidak dapat dicapai jika kita bekerja sendiri-sendiri,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, peserta membahas capaian pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, berbagai kendala di lapangan, serta strategi dan langkah perbaikan yang perlu diterapkan pada Tahun Anggaran 2026.
Forum ini juga menegaskan komitmen pimpinan satuan kerja dalam menjaga kualitas belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, DJPb Papua Barat berharap pelaksanaan anggaran Tahun 2026 berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Editor: Redaktur TVRINews
