JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system terhadap bencana, terutama di daerah-daerah terpencil.
Sistem peringatan dini tersebut dinilai penting, karena waktu menjadi berharga dalam proses evakuasi warga yang dilanda bencana.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatera, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Menteri PU Sebut Indikasi Anggaran Penanganan Bencana Sumatera Rp 73,98 Triliun
"Kalau punya waktu sampai berjam-jam menurut saya dan kita tidak menggunakan waktu ini untuk penyelamatan, lalai kita. Ini harus jadi bahan evaluasi, apakah nanti kita pasang early warning system di sana untuk memperingatkan bahwa banjir akan sampai dalam waktu sekian jam," ujar Lasarus dalam rapat kerja, dikutip Rabu (28/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyorot bagaimana penanganan bencana yang dilakukan pemerintah selama ini.
Salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah terkait koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah dalam penanganan bencana.
Baca juga: Mensos Ungkap 34 Bencana Terjadi Awal 2026, Ratusan Ribu Warga Terdampak
"Indonesia yang terkenal dengan wilayah rawan bencana Pak, mulai gunung berapi, kemudian banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Kita perlu mekanisme yang mapan," ujar Lasarus.
"Sehingga ketika terjadi bencana itu kita tidak gelagapan gitu loh," sambungnya menegaskan.
Salah satu yang disorotnya adalah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana di Indonesia.
Ia tidak ingin, gelagapannya pemerintah justru merugikan masyarakat yang menjadi korban bencana.
"Ingat, keterlambatan dalam penanganan, yang terdampak yang menderita Pak. Masyarakat di bawah yang menderita kalau terjadi kelambatan kita menggapai mereka," ujar Lasarus.
Baca juga: DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Mitigasi untuk Minimalkan Risiko Bencana
Oleh karena itu, Komisi V ingin tidak adanya kendala birokrasi hingga masalah non-teknis jadi kendala dalam penanganan bencana.
"Sehingga tidak terjadi kelambatan penanganan," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
