JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Tito menyampaikan hal itu dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Inflasi Masih Terkendali, Mendagri Fokus Jaga Harga Komoditas Pangan
Tito menekankan, data kependudukan milik Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir.
Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.
"Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota," ujar Tito.
Data Dukcapil juga memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata.
Baca juga: IPH di 3 Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan, Mendagri Uraikan Alasannya
Tito melanjutkan, data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemutakhiran itu berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.
Baca juga: Mendagri Tito Sebut Listrik di Aceh, Sumbar, dan Sumut Sudah 99 Persen Pulih
Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Tito, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil.
Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat.
"KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita," ujar Tito.
Dalam konteks sistem keuangan, Tito menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.
Baca juga: Mendagri Tito: Kegiatan Belajar Mengajar di Aceh, Sumbar, dan Sumut Kembali Berjalan 100 Persen
Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.
