JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diharapkan dapat menjadi penolong dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
Dengan adanya KJP, peserta didik mendapatkan uang saku, bantuan pangan bersubsidi, bahkan bantuan biaya SPP per bulan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
Manfaat KJP diharapkan dapat membantu para siswa di Jakarta agar tetap bisa bersekolah meskipun kondisi perekonomian keluarganya berada di bawah rata-rata.
Fakta di lapangan tak sesuaiKenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan KJP Plus untuk membantu biaya pendidikan siswa justru tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan Pemprov Jakarta.
Baca juga: Buruh Kembali Demo, Pramono Tegaskan Tak Ubah UMP 2026
Banyak orangtua murid terpaksa menggadaikan KJP milik anaknya karena terdesak kebutuhan ekonomi.
"Pernah merasakan gadai KJP karena sakau atau butuh duit ke rentenir," ucap salah satu orangtua murid, Eci (bukan nama sebenarnya, 50), saat diwawancarai Kompas.com di wilayah Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026).
Menggadaikan KJP kepada rentenir sebenarnya membuat orangtua murid merasa sangat dirugikan. Pasalnya, para lintah darat tersebut akan mengambil uang saku serta sembako bersubsidi dari KJP Plus siswa, yang kemudian dijual kembali.
Eci mengatakan, para rentenir yang menerima jasa gadai KJP dapat meraup keuntungan berlipat ganda dari penjualan sembako bersubsidi tersebut.
"Bayangin aja, itu sembako bersubsidi anak KJP cuma sekitar Rp 150.000 kalau enggak salah, udah dapat susu satu kerdus, telur, ikan kembung 1 kilogram (kg), ayam satu ekor, telur, daging 1 kg. Kalau dijual lagi, meski masih di bawah pasaran mereka tetap untung gede," sambung Eci.
Sementara itu, satu orang rentenir bisa memegang puluhan hingga ratusan kartu KJP siswa yang digadaikan oleh orangtuanya.
Mirisnya, sebagian rentenir yang menerapkan sistem pinjaman tebus tidak akan mengembalikan KJP yang telah digadaikan selama orangtua murid belum mampu melunasi utang yang dipinjam.
Akibatnya, saldo KJP yang masuk setiap bulan hanya dihitung sebagai pembayaran bunga semata.
Namun, ada pula sebagian rentenir yang menerapkan sistem cicilan. Dalam sistem ini, kartu KJP hanya ditahan dalam jangka waktu tertentu dan akan dikembalikan setelah utang dinyatakan lunas.
"Ada yang sistemnya dicicil. Jadi misal minjam Rp 1.000.000 untuk KJP SD, itu ditahannya tujuh bulan, setelah itu udah deh dibalikin karena udah dianggap lunas beserta bunganya," jelas Eci.
Potret kemiskinanPengamat Pendidikan dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji, memandang maraknya praktik gadai KJP ke rentenir sebagai potret kemiskinan yang sangat memprihatinkan.
Baca juga: Jalan HM Joyo Martono Bekasi Rusak Parah, DBMSDA Sebut Akan Dibangun Flyover
"Ini adalah potret ironi kemiskinan yang tercekik. Kita tidak bisa hanya menyalahkan orangtua secara moral tanpa melihat sistem yang gagal," tutur Ubaid ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Ubaib menilai, fenomena menggadai KJP menunjukkan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah telah berubah menjadi jaminan utang di tangan rentenir.
Orangtua yang menggadaikan KJP dinilai sebagai orang yang sedang "memakan" masa depan anaknya demi bertahan hidup pada hari ini.
