KOMISI Yudisial (KY) mencatat menerima 2.699 laporan masyarakat sepanjang 2025. Laporan tersebut menjadi dasar utama pengawasan perilaku hakim di seluruh Indonesia, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan mengatakan, ribuan laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia di KY.
“Sepanjang 2025, Komisi Yudisial menerima 2.699 laporan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung, melalui pos, media daring, maupun laporan tembusan,” ujar Abdul Chair Ramadhan dalam konferensi pers di Kantor KY pada Rabu (28/1).
Ia merinci, laporan yang diterima KY terdiri dari 510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan atau pengaduan tidak langsung.
Baca juga : MA Telah Jatuhkan Sanksi Kepada 206 Hakim Sepanjang 2024
Berdasarkan kualifikasi perkara, laporan terbanyak berasal dari perkara perdata dengan total 865 laporan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah laporan tertinggi berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Dalam periode yang sama, KY juga mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 124 hakim, termasuk hakim di Mahkamah Agung. Usulan sanksi tersebut terdiri dari 82 sanksi ringan, 30 sanksi sedang, dan 12 sanksi berat.
“Usulan sanksi ini merupakan bagian dari komitmen KY untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim serta memastikan tegaknya kode etik dan pedoman perilaku hakim,” kata Abdul Chair.
Selain itu, KY menghasilkan 50 laporan hasil investigasi terhadap hakim di berbagai tingkat peradilan dan menyusun 20 laporan investigasi terkait penanganan laporan atau informasi dugaan pelanggaran kode etik.
KY juga menangani empat kasus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 40 calon Hakim Agung. (Dev/P-3)
