JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, sebagian besar iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Kritik Hikmahanto hingga Dino Patti Djalal soal Dewan Perdamaian Trump
Kendati demikian, ia mengaku hal tersebut belum diputuskan.
"Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss.
Lewat legalisasi itu, Indonesia resmi bergabung dalam badan internasional yang diinisiasi Trump itu.
Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Trump, Komisi I: Kita Serahkan ke Pemerintah
Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia memutuskan ikut berpartisipasi membayar iuran sukarela bagi para anggota Dewan Perdamaian.
“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menlu: Ini bukan membership feeSugiono menegaskan, pembayaran iuran yang diikuti oleh Indonesia bukanlah iuran yang syarat untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Menurut dia, iuran yang dimintakan kepada Indonesia dan negara lain di Dewan Perdamaian bertujuan untuk menyelesaikan persoalan di Gaza, Palestina, termasuk rekonstruksi di wilayah itu.
“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu,” ungkap Sugiono.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
